Wali Kota Risma Perjuangkan Sertifikasi Lahan Kremil

Selasa, 14 Mei 2019 | 22.29 WIB

Wali Kota Risma Perjuangkan Sertifikasi Lahan Kremil

Wali Kota Tri Rismaharini saat bertemu warga eks lokalisasi Kremil. (WIndhi/Centroone)


Centroone.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengadakan road show ke eks lokalisasi Kremil, Tambak Asri Gang Teratai, Selasa (14/5/2019). Dalam road show sekaligus buka puasa bareng tersebut, wali kota berkeluh kesah tentang pembebasan tanah di Kremil. Lahan seluas hampir 20 hektare itu, sulit dibebaskan lantaran masih menjadi milik BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Di lahan Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan terdapat lima RW yaitu RW 4-9 yang terkendala pembebasan lahan. Disampaikan Lurah Morokrembangan Suhendri Widiastuti atau akrab disapa Wiwit, ada 2.000-an KK yang tinggal di RW 4-9. Namun dia tak bisa memastikan luasan lahan yang sulit disertifikatkan tersebut.

"Di sini ada sekitar 2.000-an KK. Di RW 4 saja ada 800-an KK, tapi yang paling luas dan paling banyak ada di wilayah RW 6. Luasan seluruhnya saya kurang paham karena di tempat itu petanya per bidang. Ini nanti butuh survei dan pengukuran agar tahu luas keseluruhannya," ujar Wiwit.

Sementara Camat Krembangan saat ditemui di lokasi dan dikonfirmasi soal data warganya, justru menjawab tak mengetahui apa-apa. "Saya tak paham, tanya aja ke Bu Lurah," ujar camat tersebut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, saat ini pihaknya berjuang dengan warga untuk bisa memiliki tanah tersebut. "Sudah hampir goal, tiba-tiba ada surat dari BBWS. Surat itu menyatakan jika tanah itu milik PU. Padahal BPN sudah tanda tangan dan tak ada masalah. Saya juga sudah kirim surat ke BPN sini (Surabaya, red) untuk proses, tapi ada bantahan dari BBWS," aku Risma, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Wali Kota Risma menyampaikan, jika beberapa waktu lalu dirinya diudang Presiden RI di Istana Bogor dan ditanya soal kebutuhan apa yang diinginkan bupati/wali kota? "Saya ngomong satu, saya ingat warga sini. Di utara lahan Kremil itu dengan pihak TNI AL tapi sudah beres dan gak sampai 10 hektar. Di Gadukan gak sampai 20 hektar, diisi ribuan KK. Kata Presiden, kenapa tak sampaikan dari kemarin. Saya jawab sudah kirim surat berkali-kali. Presiden mengatakan akan mengkoordinasikan hal tersebut," beber wali kota.

Wali kota menegaskan, pada prinsipnya, masalah tanah di Morokrembangan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang menaungi BPN, sudah tak masalah, hanya Kementerian PUPR yang belum rampung. "Saya akan menghadap Menteri PUPR untuk tindak lanjut dari Presiden. Tahun ini diharapkan selesai, tapi ini ruwet pengukurannya. Saya katakan di tempat itu banyak warga tak mampu, kalau pun tak tahun ini, ploatingnya tahun depan untuk sertifikasi massa tanpa bayar. BBWS itu di bawah Kementerian PUPR, jadi cukup ke kementerian itu aja koordinasinya. Ini gak luas tapi penduduknya padat, saya jelaskan seperti itu," sambung wali kota saat di Kremil.

Wali kota menambahkan, dirinya harus berjuang untuk sertifikasi gratis tersebut. Kalau warga sudah siap, kata wali kota, tentu akan mudah dirinya untuk bergerak. "Karena dokumennya harus siap, siapa yang ngajukan, KK siapa, nama siapa, semuanya masih belum siap. Kalau di utara sudah clear, yang di sini (Morokrembangan, red) belum, masih kurang berapa RW gitu? Sebagian sudah ajukan ke saya. Tadi saya minta supaya bareng ngurusnya agar tak repot saat ngukur. Saya sekali lagi katakan, mungkin ada BBWS yang dengar, saya sudah sampaikan ke Presiden dan ada beberapa menteri, ini banyak warga tak mampu, saya kira apa salahnya membantu warga," tutup wali kota. (windhi/by)