Lima Daerah Mendapat Opini WTP Dari BPK

Selasa, 14 Mei 2019 | 17.00 WIB

Lima Daerah Mendapat Opini WTP Dari BPK

Logo BPK (IST)


Centroone.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Selasa (14/5/2019), menyerahkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) untuk Tahun  Anggaran  2018  kepada  Lima  kabupaten  di  wilayah  Provinsi  Jatim. Penyerahan  LHP  kali  ini merupakan gelombang penyerahan LHP LKPD yang pertama.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Harry Purwaka menyerahkan LHP atas LKPD TA 2018 kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir dalam acara penyerahan LHP yang berlangsung di Ruang Auditorium, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim. Pemerintah  daerah  yang  menerima  LHP  BPK  atas  LKPD  TA 2018  hari  ini  terdiri  atas  lima  kabupaten  yaitu Kabupaten  Banyuwangi,  Kabupaten  Jombang,  Kabupaten  Probolinggo,  Kabupaten  Tuban  dan  Kabupaten Situbondo.

Dari LHP yang diserahkan hari ini,  lima pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam  pemeriksaan  atas  LKPD  TA  2018  pada  lima  pemerintah  daerah,  BPK  masih  menemukan  adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

"Permasalahan tersebut antara lain pengelolaan aset tetap tidak tertib, pengelolaan piutang tidak memadai, Aset Lain-Lain Piutang PBB P2 belum dihapuskan, terdapat potensi pajak dan potensi retribusi yang tidak diterima sebagai pendapatan TA 2018, Pengelolaan Pendapatan tidak tertib, terdapat penggunaan langsung atas pendapatan, pengelolaan sumber Dana BOS Tahun 2018 tidak memadai dan terdapat dana untuk kegiatan operasional sekolah tidak melalui mekanisme APBD. Selain itu ada sembilan Pemerintah Desa tidak tertib dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa serta kekurangan volume dan kualitas atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal," ujar Harry Purwaka.

BPK  berharap   LKPD  yang   telah   diperiksa  oleh   BPK   (LKPD   audited)   dapat  digunakan   sebagai  dasar pengambilan  keputusan, terutama terkait dengan  penganggaran.  Sebelum  LHP atas  LKPD Tahun Anggaran 2018 diserahkan,  BPK telah  meminta tanggapan pada setiap Pemerintah  Kabupaten/Kota atas Konsep Hasil Pemeriksaan  BPK,  termasuk  rencana  aksi  atau  action plan yang  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  Pemerinta Kabupaten/Kota. Dengan demikian, akan tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama. (windhi/by)


...
0




There are 0 comments in this current article