KPU Jatim Tak Bisa Tetapkan Nama Caleg

Selasa, 14 Mei 2019 | 16.30 WIB

KPU Jatim Tak Bisa Tetapkan Nama Caleg

Choirul Anam, Ketua KPU Jatim. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Setelah selesai menjalankan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019, KPU Jatim kini tinggal menunggu proses atau tahapan selanjutnya. Bahkan pada 12 atau 13 Mei ini, KPU Jatim akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan rekapitulasi secara nasional. Namun, hingga kini KPU Jatim belum bisa menetapakan siapa yang terpilih dan akan dilantik menjadi wakil rakyat.

Ditegaskan Ketua KPU Jatim Choirul Anam, tugas KPU Jatim adalah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bukan untuk menetapkan siapa yang terpilih dan akan dilantik.

"Kenapa? Karena kami masih belum boleh untuk menentukan siapa yang harus dilantik atau tidak, karena masih ada tahapan selanjutnya. Karena masih dimungkinkan terjadi pergeseran, dimungkinkan masih ada perselisihan ketika direkap nasional. Bisa jadi itu karena masih ada kesalahan input di DB dan macam-macam akan dilakukan koreksi di tingkat nasional," beber Anam, sapaan akrabnya.

Jika memang ada permasalahan, maka masih ada ruang untuk menyelesaikan sengketa itu di Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa di MK itu terkait persoalan perolehan hasil pemungutan suara.

"Di MK ini sangat mungkin akan terjadi proses pemungutan suara ulang atau proses penghitungan suara ulang atau bahkan MK bisa membatalkan atau mengurangi perolehan suara partai atau caleg. Ini yang membuat kami tidak berani melakukan rilis tentang si A atau si B, terkait caleg jadi atau tidak. Kami hanya sebatas rekap, baru kalau proses di MK sudah final dan mengikat, baru ada proses selanjutnya yaitu penetapan calon terpilih karena sudah tak ada lagi sengketa dan laporan macam-macam," urai mantan Komisioner KPU Surabaya ini.

Menurut Anam, jadwal penetapan oleh KPU Jatim pada Juni 2019. Sementara untuk penetapan nasional adalah 22 Mei 2019. Nantinya, pasca penetapan itu ada waktu 3x24 jam bagi peserta Pemilu untuk melaporkan ke MK. "Peserta Pemilu itu adalah partai politik, dpd atau pasangan calon, bukan caleg per caleg. Caleg tak bisa mengajukan sengketa, haru mengajukan melalui partainya karena peserta Pemilu pada hakekatnya adalah partai politik," tutup dia. (windhi/by)