Dewan Soroti Antisipasi Masalah Pengangguran Masih Kurang Diperhatikan

Jumat, 10 Mei 2019 | 23.26 WIB

Dewan Soroti Antisipasi Masalah Pengangguran Masih Kurang Diperhatikan

Eri Cahyadi, Kepala Bappeko Surabaya saat hearing dengan Pansus LKPj Wali Kota. (Windhi/Centroone (windhi/Centroone)


Centroone.com - Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar hearing dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Jumat (10/5/2019). Hearing itu terkait paparan Kepala Bappeko Eri Cahyadi yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya. Namun untuk masalah mengatasi pengangguran, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan masih kurang sepakat.

Disampaikan Eri Cahyadi, hearing itu terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini setiap tahun berdasarkan target yang direncanakan yang akan dibahas Pansus di DPRD Surabaya. “Target LPj wali kota terealisasi,” ujar Eri.

Jadi lanjut Eri, kalau sekarang RPJMD lima tahunan itu sampai 2021, tentunya bisa tercapai 100 persen, sedang di tahun ini targetnya tercapai 80 persen. “Sekarang walau belum tercapai 80 persen, maka peningkatan itu sampai dengan 2021 hingga harus mencapai 100 persen,” kata Eri, usai hearing di Komisi A DPRD Surabaya.

Oleh karenanya dia mengatakan, tercapainya RPJMD itu tentu tergantung dukungan pihak lain, tak hanya dijalankan Pemkot Surabaya. “Nanti bisa diketahui keberhasilannya dari LKPj wali kota ini ternyata terpenuhi atau tidak terpenuhi, atau bahkan ada catatan. Insyaa Allah semua hampir selesai,” ujarnya.

Sedikitnya ada 10 program yang belum terpenuhi. Dari 10 program tersebut, dari pemkot sendiri sudah terselesaikan, namun tergantung dari pihak luar pemkot. Seperti pembebasan tanah yang masih butuh penetapan lokasi. Setelah itu, tim yang bekerja bukan lagi dari pemkot, melainkan dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan itu membutuhkan kecepatan BPN meskipun masih satu tim dalam pembebasan tanah.

Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, terdapat tiga isu yang dibahas dengan Bappeko. Pertama terkait soal pengangguran di Surabaya. Setiap kali anggota dewan melakukan reses, pertanyaan pengangguranlah yang kerap ditanyakan warga pada dewan. “Ini yang sulit kami jelaskan pada warga. Sementara kebijakan Pemkot Surabaya untuk mengatasi pengangguran masih belum maksimal,” terang Awi, sapaan akrab politikus PDI Perjuangan Surabaya ini.

Masalah kesehatan, Pemkot Surabaya saja telah memiliki skema kebijakan yang jelas. Mulai SKTM (surat keterangan tidak mampu), BPJS, rujukan Puskemas hingga rumah sakit. “Tapi, kalau soal pengangguran, apa skema kebijakan yang terbukti jitu dalam mengentas pengangguran? Masyarakat tidak merasakan itu," kata Adi.

Selama ini lanjut Awi, Pemkot Surabaya tidak memiliki skema komprehensif terhadap pengangguran. Sedangkan lapangan pekerjaan tersebar dan dibutuhkan juga oleh kaum urban. Artinya warga Surabaya juga harus berebut lapangan pekerjaan dengan pendatang yang masuk Kota Pahlawan ini.

Dikatakannya, fakta perekonomian Kota Surabaya bergerak dinamis, bahkan tumbuh. Fakta pula, setiap tahun terjadi pertumbuhan tenaga kerja usia produktif warga ber-KTP Surabaya. "Dan juga fakta, bahwa urbanisasi dari luar daerah terus mengalir ke Surabaya, yakni warga usia produktif dan mereka mengambil banyak kesempatan kerja di kota ini," kata Adi.

Pada aspek lain, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran yang sangat kecil untuk urusan tenaga kerja, dikisaran Rp30-an miliar per tahun. Anggaran sebesar itu tidak signifikan untuk menanggulangi soal pengangguran di kota ini.

Sejumlah anggota Pansus LKPj juga menyampaikan pendapat sama.  "Setiap kami reses, selalu dikeluhi warga soal pengangguran," kata Minun Latif, anggota Pansus.

Begitu pula dengan Luthfiyah, anggota lain. "Banyak warga mengeluh tentang tenaga kerja," kata Luthfiyah.

Dalam rapat dengan Pemkot, Pansus LKPj sepakat dengan gagasan Eri Tjahyadi, bahwa arus investasi ke Kota Surabaya dalam bentuk pertumbuhan unit-unit ekonomi, hendaknya juga menyerap tenaga kerja dari lingkungan masyarakat setempat. "Sehingga kemunculan hotel, apartemen, toko-toko modern, mall dan lain sebagainya di Kota Surabaya, mestinya memberi jatah penyerapan tenaga kerja dari warga setempat," kata Adi.

Kedua, soal mengatasi kemiskinan. Anggota dewan menemukan adanya kesenjangan data kemiskinan pusat dan daerah. Misalnya, penerima kebijakan-kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang masih belum menyentuh pada warga yang tidak mampu dan tidak merata. “Dan ketiga mengenai infrastruktur, mengatasi banjir yang masih kita temukan di Surabaya,” pungkas dia.

Isu pengangguran menjadi sorotan tajam Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya tentang Wali Kota Tri Rismaharini untuk APBD tahun anggaran 2018. Pansus menggelar rapat dengan Kepala Bappeko Kota Surabaya Eri Tjahyadi, Kepala Bagian Hukum Ira Trisilawati dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Robben Rico.

Pansus LKPj diberi waktu 30 hari untuk bekerja, sejak Pemkot Surabaya menyampaikan naskah LKPj APBD 2018 di Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, awal minggu ini. (windhi/adv)