BPJS Tuntut Hentikan Situng KPU dan Diskualifikasi Paslon Curang

Kamis, 09 Mei 2019 | 21.05 WIB

BPJS Tuntut Hentikan Situng KPU dan Diskualifikasi Paslon Curang

Aksi BPJS di depan kantor KPU Surabaya. (WIndhi/Centroone)


Centroone.com - Barisan Perempuan Jawa Timur (BPJS) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya. Massa aksi menggelar unjuk rasa dengan mengusung beberapa isu tentang Pemilu 2019.

Aksi itu menuntut, usut tuntas kejahatan Pemilu dan menyoroti meninggalnya 544 petugas KPPS. Selain itu juga mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) dan Tim Pencari Fakta (TPF) Pemilu 2019, serta menginginkan situng KPU dihentikan. “Kami bukan dari kelompok pasangan 01 atau 02. Kami independen,” kata Ida Farida, salah satu koordinator aksi BPJS.

Unjuk rasa ini digelar di depan kantor KPU Surabaya Jl Adityawarman sekitar pukul 13.00, Kamis (9/5/2019). Puluhan massa dengan mengenakan baju putih dengan pita kuning dan bendera kuning. Pita dan bendera kuning itu, dimaksudkan sebagai bentuk keprihatinan. “Kami juga turut berbela sungkawa atas banyaknya kecurangan Pemilu dan banyak meninggalnya petugas KPPS,” teriak Ida.

Menurutnya, Pemilu 2019 banyak ketidakadilan. Disampaikannya, KPU tidak boleh berpihak dan menjadi jembatan bagi salah satu pasangan calon (paslon). “KPU harus jujur. Jangan berpihak. Rakyat Indonesia jangan dicederai. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Usut tuntas semaunya,” tegasnya.

Ida pun mengatakan, Pemilu 2019 sebagai Pemilu rusak. Sebab, banyak kecurangan yang terjadi. “Apakah pernah terjadi Pemilu seperti ini?” tanyanya.

Karena itu, BPJS mendesak agar salah satu paslon didiskualifikasi. Dia tidak menyebut nama paslon tersebut. Namun dia memberikan indikasi paslon itu telah menyalahgunakan wewenang. “Telah berani terang-terangan curang. Dia melanggar UU Pemilu, jadi layak didiskualifikasi,” tambahnya.

Sementara itu, massa bertahan cukup lama di depan KPU. Mereka menginginkan ada komisioner KPU yang menemui. Tetapi tidak ada satupun KPU. Semua ruangan komisioner terkunci.

Massa sempat tidak percaya. Beberapa perwakilan meminta masuk kantor KPU. Setelah melalui negosiasi dengan polisi, beberapa perwakilan diantarkan untuk mengecek ruangan komisioner. Kira-kira 10 menit kemudian, perwakilan ini keluar lagi dan tidak mendapati ada komisioner KPU satupun. (windhi/by)