DPRD Surabaya Bantu Warga Ringankan Bayar PBB

Jumat, 12 Apr 2019 | 11.55 WIB

DPRD Surabaya Bantu Warga Ringankan Bayar PBB

Ilustrasi (pixabay)


Centroone.com - Kenaikan angka tagihan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) memang banyak dikeluhkan warga.

Kenaikan itu dirasakan warga setiap tahunnya. Hal ini pun mendapat respon DPRD Kota Surabaya. Alhasil, dewan Surabaya melalui Komisi B segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) perubahan Perda Pajak Bumi Bangunan. Tentunya, regulasi yang baru tersebut agar menemukan win win solution antara warga dan pemerintah.

Disampaikan anggota Komisi B Edi Rahmat, pansus tersebut memang belum dibentuk, tapi kemarin wewenang itu sudah diserahkan ke Komisi B. Kini komisi yang membidangi masalah perekonomian itu masih terus menggelar rapat untuk menentukan siapa yang menjadi ketua dan siapa yang jadi anggotanya.

"Kemarinkan paripurnanya gagal dua kali, jadi pansusnya belum dibentuk," ungkap Edi saat dikonfirmasi di gedung DPRD Surabaya, Kamis (11/4/2019)..

Mantan Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya ini menambahkan, perhitungan PBB tiap tahun naik, perhitungan yang nol koma satu, koma dua naik terus. “Jadi gagasan dari Komisi B untuk merubah perda. Supaya ada kejelasan kedepannya untuk masyarakat, gitu aja. Jadi dibentuknya pansus seperti itu memang untuk membantu masyarakat agar ada kejelasan. Supaya PBB nggak naik lagi, karena banyak warga yang mengeluh, setiap tahun naik," tegasnya.

Masih menurut Edi, ketika pembangunan semakin meningkat otomatis NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) semakin naik. Bahkan dirinya semakin yakin jika ada kenaikan NJOP tentu semua pasti senang. Tentu itu menjadikan nilai tanah tinggi dan sebagainya..

"Memang berdampak pada pembayaran PBB. Dampaknya pada mereka yang tidak produktif, mereka yang tidak punya usaha dan sebagainya. Walaupun NJOP naik tapi mereka tidak punya usaha, ini kan kasihan mereka. Jadi secara otomatis PBB naik dilihat dari NJOP-nya," papar Edi.

Dia mengatakan, jika menggunakan sistem zona, juga masih tak adil. Sebab, kasihan kalau daerah pojokan disamakan dengan daerah depan, daerah tengah disamakan dengan yang di depan. Untuk itu, kata Edi, masalah tersebut harus benar-benar dikaji. Saat ini, pemkot menjalankan program hanya sebatas penghapusan denda saat perayaan hari jadinya saja.

"Tapi ini kan nilai-nilai pokoknya yang harus kita bayar berapa? Ini harus ada kepastian, tahun akan datang harus ada kepastian, bahwa masyarakat mampu tanpa harus merubah sistemnya," pungkas Edi. (windhi/adv)