DPRD Dorong Wali Kota Segera Keluarkan Perwali Perda KTR

Kamis, 11 Apr 2019 | 10.00 WIB

DPRD Dorong Wali Kota Segera Keluarkan Perwali Perda KTR

Ketua Pansus Perda KTR. Junaedi (Windhi/Centroone)



Centroone.com - Pasca disahkannya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh DPRD Kota Surabaya, Ketua Pansus Perda KTR Junaedi mendorong Pemkot Surabaya segera membuat Perwali terkait dengan keberadaan perda itu. Hal ini agar perda itu bisa secepatnya diterapkan di Kota Surabaya. 

Ditegaskan Junaedi, Perwali di dalam perda biasanya tidak tertuang dan tak diatur dalam pasal. Namun dalam Perda KTR, masalah ini (Perwali) dituangkan dalam pasal 16 ketentuan penutup, yaitu paling lambat pembuatan Perwali selama enam bulan. “Karena kita belajar evaluasi Perwali di Perda Perparkiran, itu sampai melebihi delapan bulan. Untuk itu, kita mendorong dengan ditetapkannya Perda KTR di DPRD, seyogyanya karena Perwali ini kewajiban dari wali kota untuk dikeluarkan selaku juklak juknis dan bisa diimplementasikan Dinas Kesehatan, ini harus dikeluarkan,” tegas Junaedi.

Dalam Perwali itu akan diatur petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sehingga Perwali harus detail menjabarkan, terutama daerah mana saja yang dilarang.

Junaedi menambahkan ada delapan kawasan yang dilarang, diantaranya pendidikan, kesehatan, tempat hiburan, ruang publik, tempat ibadah dan tempat kerja. Dalam Perwali nantinya harus dijabarkan lagi secara rinci delapan definisi kawasan yang dilarang itu. Misalnya tempat kerja harus dijabarkan lagi tempat kerja yang dilarang merokok. Kemudian tempat hiburan juga, apa juga termasuk tempat hiburan malam.

"Karenanya sebelum Perwali itu dibuat pemkot harus melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat, dengan mengundang pihak-pihak terkait. Misalnya asosiasi tempat hiburan, hotel dan yang lainnya," lanjut Junaedi.

Selain itu sosialisasi ini juga harus gencar dilakukan terutama soal sanksi. Karena instansi yang tidak memasang stiker larangan merokok saja di kantornya bisa dikenakan sanksi. "Sanksinya mulai dari teguran, administrasi, denda Rp250 ribu sampai penurunan pangkat terhadap ASN," tegas Junaedi.

Jika dalam waktu yang diberikan, Perwali tak dikeluarkan, bagaimana sikap DPRD Surabaya? DPRD Surabaya hanya bisa memberikan masukan ke Pemkot Surabaya. “Kalau itu sudah tertuang dalam Perda, seyogyanya pemkot atau wali kota menerbitkan Perwali tersebut. Karena masalah itu sudah disepakati kedua pihak dalam pembahasan antara Dinas Kesehatan, Bagian Hukum dan Pansus. Saat itu dinas dan Bagian Hukum minta jangan tiga bulan tapi enam bulan. Provinsi Jatim sudah mengapresiasi, itu bagus kalau Perwali segera dikeluarkan karena takutnya ada molor. Hasil konsultasi dengan provinsi tak mempermasalahkan aturan pengeluaran Perwali dimasukan dalam Perda,” tambah dia.

Perda KTR ini merupakan Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Perda KTR) di Kota Surabaya.  Revisi Perda ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengaman Bahan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. (windhi/adv)