Aturan Baru PPDB 2019 Dikonsultasikan ke Pusat

Jumat, 15 Mar 2019 | 23.59 WIB

Aturan Baru PPDB 2019 Dikonsultasikan ke Pusat

Kadispendik Surabaya Ikhsan (memegang mix) (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Pemkot Surabaya akan melakukan konsultasi ke pusat tentang Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 51 tahun 2018. Salah satunya mengatur tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Terlebih, dalam aturan baru itu tidak lagi menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) sebagai syarat mendaftar ke SMP Negeri.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Ikhsan. Menurut dia, persiapan PPDB tahun 2019 di Surabaya tidak ada kendala, baik secara teknis maupun pelaksanaannya. Karena, selama ini Pemkot Surabaya telah menerapkan sistem zonasi berdasarkan sub rayon. “Secara keseluruhan tidak masalah kita bisa menyiapkan semua proses itu, kita tidak memiliki kendala,” kata Ikhsan, di Kantor Bagian Humas Surabaya, Jumat (15/3/2019).

Namun menurutnya, setelah berdialog ke masyarakat dan para pemerhati pendidikan di Surabaya, ada beberapa item yang dapat menimbulkan keresahan bagi orang tua siswa. Karena itu, pihaknya berencana untuk melakukan komunikasi dan konsultasi ke pusat agar beberapa item itu bisa disesuaikan dengan model yang selama ini diterapkan di Surabaya.

Terlebih, dalam aturan baru itu juga menyebutkan, bahwa hasil nilai Ujian Nasional (UN) nantinya tidak akan berpengaruh terhadap syarat masuk sekolah negeri. Sehingga hal ini dapat berimbas pada menurunnya semangat belajar anak-anak untuk menghadapi ujian nasional. Karena, keinginan anak-anak untuk masuk ke dalam sekolah yang mereka favoritkan sangatlah kecil. “Ini yang akan kita sampaikan, konsultasikan, komunikasikan ke pusat bagaimana kita bisa mewadahi anak-anak kita dengan model zonasi yang ada,” terangnya.

Dalam Permendikbud 51 tahun 2018 menyebutkan jumlah kuota untuk pintu zonasi yang ditetapkan mencapai 90 persen, untuk jalur prestasi dan mutasi, masing-masing 5 persen. Sementara pada jalur mitra warga, masuk dalam kuota zonasi 90 persen.

Pihaknya berharap, Permendikbud 51 tahun 2018 dapat diaplikasikan dengan model yang selama ini sudah berjalan di Surabaya. Selama ini, proses PPDB yang diterapkan di Surabaya melalui beberapa pintu. Diantaranya jalur mitra warga, sekolah kawasan, jalur prestasi, pilihan sub rayon 1 dan 2. “Konsen kita terutama yang dari jalur mitra warga. Hal-hal yang seperti ini kita masih akan konsultasikan lagi ke pusat,” jelas Ikhsan.

Dia menyampaikan untuk jalur mutasi, selama ini aturan yang telah berjalan di Surabaya harus pindah kependudukan satu keluarga, dengan pembatasan kuota 1 persen. Hal ini dilakukan karena dari hasil permasalahan anak di Surabaya, ditemukan rata-rata yang bermasalah tidak tinggal bersama orang tuanya dan mereka berasal dari luar daerah. “Makanya kita akan konsultasikan agar Permendikbud 51 bisa dibawa dengan model yang ada di Surabaya,” katanya. (windhi/by)