Protes Kebijakan Tukar Guling, Warga Demo Wali Kota

Rabu, 13 Mar 2019 | 15.00 WIB

Protes Kebijakan Tukar Guling, Warga Demo Wali Kota

Warga Medokan Semampir saat berunjuk rasa sementara Ketua ECJWO Miko Saleh saat bertemu Maria Theresia. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Warga Medokan Semampir memprotes kebijakan tukar guling yang dinilai merugikan desa mereka. Bersama lembaga anti korupsi ECJWO (East Java Corruption and Judicial Watch Organisation ) Jatim, puluhan perwakilan warga itu berunjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Rabu (13/3/2019),  menuntut kejelasan tanah kas desa yang ditukar guling dengan Pemkot untuk perluasan makam Keputih.

Ketua ECJWO Jatim Miko Saleh mengatakan, lembaganya yang menjadi pendamping warga Medokan Semampir menanyakan kepada Pemkot Surabaya kejelasan tanah tersebut. "Kok bisa status tanah itu, tiba-tiba berganti atas nama seseorang dan sekarang kembali lagi atas nama Pemkot. Apa ini rekayasa?

Padahal tanah itu akan dipergunakan untuk makam tapi dimana sekarang makam", katanya kepada wartawan usai diterima perwakilan Pemkot Surabaya.

Padahal, tegas Miko, dulu ada kesepakatan kalau tanah tersebut harus digunakan untuk makam. Namun, hingga sekarang tidak ada kejelasan mengenai peruntukannya.

"Kenapa kami dibohongi. Dikemanakan tanah kami. Kami sadar dan sabar kalau kami ini masyarakat kecil. Kami sudah bersurat kepada Pemkot rapi kenapa tanah kami diabaikan," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini supaya membersihkan mafia tanah. Namun kalau Wali Kota Risma tidak membersihkan, maka patut dipertanyakan ada apa dengan bu Risma?

"Kami minta Wali Kota Risma menindak tegas oknum Pemkot yang memainkan perluasan TPU Keputih bisa dihukum seberat-beratnya. Karena telah merampas hak-hak warga Medokan Semampir," pungkasnya.

Perlu diketahui, kasus tersebut terjadi pada 2002 beberapa pertemuan dilangsungkan antara Pemkot Surabaya dan warga Medokan Semampir. Dalam pembahasan tukar guling tanah ganjaran Medokan Semampir seluas kurang lebih 6,1 Ha, ke Kelurahan Keputih. Poin-poin kesepakatan tercapai pada Minggu, 1 November 2002, diantaranya, warga pemilik tanah ganjaran mendukung keputusan pemkot untuk mengganti alih fungsi tanah ganjaran ke fasilitas pemakaman di kelurahan Keputih.

Poin lainnya, pemkot menyediakan tanah bersertifikat di Kelurahan Keputih seluas kurang lebih 6 Ha sebagai ganti tanah ganjaran yang dialihfungsikan menjadi pemakaman umum. Pemilik ganjaran mendapat kompensasi Rp400 juta serta mendapat jatah makam seluas 5.000 meter persegi sehingga apabila warga yang ber-KTP Medokan Semampir meninggal dunia, tidak perlu membayar retribusi makam.

Warga pemilik ganjaran mendapat kompensasi sebesar Rp2 juta dari Pemkot Surabaya dan apabila dikemudian hari tidak dijadikan makam umum, maka kesepakatan ini akan ditinjau kembali. 

Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Maria Theresia atau Yayuk mengaku menerima protes warga tersebut. Bahkan pihaknya akan mengecek keabsahan tanah tersebut. (windhi/by)