Tarik Ulur Sanksi Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Senin, 11 Feb 2019 | 19.00 WIB

Tarik Ulur Sanksi Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita. (WIndhi/Centroone)



Centroone.com - Sanksi dalam Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) dari Komisi D DPRD Surabaya, sampai saat ini terus dimatangkan. Untuk itu, Pansus pada Senin (11/2/2019), kembali mengundang Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Hadir saat itu Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita dan jajarannya. Sebelumnya Febria beberapa kali diundang namun tak bisa hadir lantaran ada kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan Pansus tersebut. Agenda pembahasan kali itu adalah masalah sanksi pelanggaran terhadap Raperda KTR tersebut, karena ketidakhadiran Febria itulah yang menyebabkan pembahasannya beberapa kali tertunda.

Ketua Pansus Reperda KTR Junaedi, menegaskan pembahasan masalah sanksi dari regulasi itu masih dibuka slot per slotnya. Artinya jika ada pelanggaran, masih melihat pasal per pasalnya. “Terkait sanksi Rp250 ribu atas pelanggaran di KTR, itu masih kita bahas lebih detil, masih kita buka slot, masih kita pending. Penjelasan dari Dinas Kesehatan, nilai Rp250 ribu itu masih berupa efek jera dan azaz kepatutan saja. Berarti bisa naik dan bisa turun,” ujar Junaedi.

Junaedi melanjutkan, batas maksimal sesuai UU yang ada, sanksinya sebesar Rp50 juta. Sementara sanksi berupa denda Rp250 ribu itu muncul atas inisiasi Pemkot Surabaya yang berkeinginan memunculkan efek jera bagi pelanggarnya. Untuk saat ini Pansun belum bisa menerima sanksi Rp250 ribu karena harus dibahas lebih dalam lagi.

Sementara Pansus tetap bersikeras memasukan sanksi berat. Misalnya, sanksi untuk ASN yang melanggar, ada atau tidak. Sanksi Rp250 ribu itu bisa masuk atau tidak. “Karena di daerah lain, ASN yang melanggar bisa terkena penurunan pangkat. Hal ini bisa juga diterapkan, tapi semua masih berkembang dan menunggu pembahasan detil,” beber Junaedi.

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria mengatakan, terkait pasal 4 dan 11 tentang sanksi administrasi, bahwa nilai Rp250 masih terlalu kecil dan sempat ada usulan dari dewan senilai Rp25 juta setiap pelanggaran. “Jika sanksinya terlalu besar, juga malah tak bisa terlaksana perda tersebut. Jadi kita (Pemkot, red) tetapkan sanksi Rp250 ribu yang terendah (untuk personal) dan ada lagi ayat berikutnya menyebutkan paling banyak Rp50 juta untuk institusi. Pelanggar itu yang merokok di kawasan tanpa rokok dan juga di tempat kerja,” tegas Febria.

Dijelaskan lebih lanjut, yang Rp250 ribu adalah bila merokok di tempat A sampai E di luar tempat kerja dan tempat umum lainnya. “Untuk tempat kerja dan umum lainnya itu diatur di ayat lainnya yang kena peringatan, teguran tertulis sampai dengan denda Rp50 juta. Tetapi orang per orang bila dia merokok di tempat kawasan tanpa rokok seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan angkutan umum,” beber Febria.

Sementara terkait usulan adanya penurunan pangkat terhadap ASN yang melanggar, ditegaskan Febria, bahwa sanksi itu masih dikaji dan itu akan dimasukan dalam Perwali. Begitu juga tentang penyediaan tempat merokok, akan disediakan tempat merokok di tempat kerja dan tempat umum lainnya. Tetapi harus terpisah dari gedung dan harus berhubungan dengan udara terbuka. 

Dia juga menyampaikan, untuk dana yang berasal dari pengembalian hasil cukai tembakau yang diterima Pemkot Surabaya lebih banyak diarahkan untuk pelayanan kesehatan dari dampak rokok. Dana itu sama sekali tak digunakan untuk pembangunan tempat merokok.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha menegaskan, sebenarnya Perda 5/2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sudah tegas dan dilaksanakan Dinas Kesehatan.

“Bu Febria juga sudah melakukan pengawasan bersama Satpol PP di tempat-tempat di Surabaya. Bahkan sudah dibangun tempat untuk merokok dan itu dilaksanakan di gedung-gedung di Surabaya. Jadi Perda 5/2008 bukannya tidak efektif atau tidak jalan, tapi saat perda itu dijalankan munculah UU yang baru sehingga ada hal yang tak ada di perda itu tapi ada di UU. Jadi perda itu pun tak bisa berlaku dan harus direvisi,” ungkap Masduki Toha. (windhi/by)