Reklame Iklan Rokok Dilarang, Pendapatan Daerah Berkurang

Rabu, 06 Feb 2019 | 19.33 WIB

Reklame Iklan Rokok Dilarang, Pendapatan Daerah Berkurang

Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan. (WIndhi/Centroone)


Centroone.com - Ada kabar bahwa Pemkot Surabaya mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerima iklan rokok yang dipasang di reklame Surabaya. Iklan itu baik di videotron ataupun billboard. Hal ini pun dianggap kaku oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan. 

Sebab masih banyak cara untuk bisa menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame meningkat. Apalagi, iklan rokok termasuk salah satu penyumbang pendapatan tersebut. 

Menurut politikus yang akrab disapa Aden ini, seharusnya setiap kebijakan yang diputuskan, setidaknya perlu kajian mendalam. Terkait kebijakan Pemkot untuk tidak lagi menerima pemasangan iklan rokok yang dipasang oleh agen atau pengusaha reklame di Surabaya itu perlu dikaji secara seksama.

“Kebijakan pelarangan pemasangan iklan rokok di Surabaya harus dipertimbangkan kembali, karena pemasangan iklan rokok itu menghasilkan PAD yang lumayan,” terang Aden, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/2/2019). 

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga mengatakan, seperti kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada waktu lalu, justru berakibat keberatan serta protes dari warga Surabaya. Artinya, saat pajak jenis ini dinaikan, warga justru menjerit karena menyangkut penghasilan mereka untuk membayarnya. “Kebijakan itu tidak harus menuai dan menimbulkan keresahan bagi warga,” tegasnya.

Sangat kontroversi jika Pemkot Surabaya tidak lagi membolehkan pemasangan reklame rokok di setiap sudut Kota Surabaya yang jelas mendatangkan pendapatan, sementara kenaikan PBB itu justru memberatkan warga Surabaya. “Oleh karenanya, kebijakan itu perlu mendapatkan kajian yang mendalam lagi,” ucap Aden.

Aden juga menyarankan, sebaiknya tak dilarang secara total karena masih ada cara lain agar pemkot tetap bisa memperoleh pendapatan dari pajak reklame rokok tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat kebijakan tak boleh menampilkan rokoknya secara vulgar, tetapi harus dengan gambar alternative. “Bisa dilihat seperti di televisi, kan tak menampilkan rokok secara vulgar tapi cukup menampilkan pemandangan atau gambar lainnya yang masih berhubungan dengan materi iklannya,” kata dia.

Namun yang tak kalah penting, pada iklan tersebut tetap mencantumkan peringatan atau bahaya merokok. Sehingga iklan itu mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok. (windhi/by)