Gaji ke-13 Tak Cair, Sanksi Pusat Menanti Dan DAU Tak Turun

Jumat, 28 Sep 2018 | 02.00 WIB

Gaji ke-13 Tak Cair, Sanksi Pusat Menanti Dan DAU Tak Turun

Masduki Toha (Windhi/Centroone)



Centroone.com - Walau sudah direkomendasi DPRD Surabaya melalui paripurna untuk pencairan gaji ke-13, namun Pemkot Surabaya bergeming. Sampai saat ini, pemkot tak kunjung mencairkan gaji ke-13 sesuai anjuran presiden saat jelang Idul Fitri.

Rupanya, untuk mencairkan anggaran gaji ke-13 tersebut, pemkot masih menunggu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berada di luar negeri. Atas kondisi tersebut kalangan legislatif mengaharapkan ada pendelegasian kepada Wakil Wali Kota untuk melakukan penandatanganan pencairan gaji ke-13 tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha mengatakan, sebaiknya wali kota melakukan pendelegasian kepada wakilnya untuk bisa menandatangani proses pencairan gaji ke-13 tersebut. "Sebenarnya ini harus ada pendelegasian. Kalau mekanismenya itu sudah selesai wali kota mendelegasikan kepada wakil wali kota untuk menandatangani proses pencairan tersebut," ujarnya.

Masduki beralasan, pendelegasian atas wewenang kepada wakil wali kota ini sangat memungkinkan karena wakil wali kota ini sudah mengikuti rapat pengesahan penetapan KUA-PPAS, nota keuangan juga ditanda tangani dan itu semua sah.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, itikad baik pemkot untuk mencairkan gaji ke-13 ini harus didukung dengan sikap konsisten pemkot dalam melaksanakan proses pencairan gaji ke-13 tersebut.

"Saya berharap pemkot kosisten dalam hal mengawal bagaimana gaji ke-13 ini bisa cair. Karena kami DPRD sudah bersusah payah sampai melakukan rapat mendadak, diparipurnakan dan sampai membuat surat keputusan yang sebenarnya tidak perlu sampai mengeluarkan surat keputusan," ujarnya, saat ditemui wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (27/9/2018).

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono, yang juga mendesak pemkot untuk segera mengucurkan hak sekitar 14.400 PNS atas gaji ke-13 yang hingga saat ini belum dikucurkan.

Menurutnya, hanya Kota Surabaya yang belum mengucurkan lantaran beralasan atas adanya perubahan Perpres 19/2018 tentang Pengucuran Gaji ke-13 dan 14 yang harus di tambah dengan tunjangan lain. "Gaji ke-13 ini sudah ada perintah presiden, menteri melalui surat-surat keputusan. Jadi seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah mencairkan," tambah Baktiono.

Pria yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan, sebenarnya kemampuan untuk membayar gaji ke-13 yang sekitar Rp60 miliar tersebut pemkot sangat mampu.

"Surabaya ini cukup. Sangat terlalu bisa, dari selisih penggunanaan anggaran saja sudah cukup, dari penghematan anggaran juga sudah cukup," ulasnya.

Jika tak kunjung dicairkan, dia mengkhawatirkan akan ada sanksi dari pemerintah pusat. "Sanksinya bisa berupa sanksi adminiatratif, sanksi keuangan sampai pengurangan dan penahanan dana alokasi umum," pungkasnya. (windhi/by)