Giliran IDI Surabaya Tolak Aturan Rujukan Baru BPJS Kesehatan

Jumat, 28 Sep 2018 | 00.04 WIB

Giliran IDI Surabaya Tolak Aturan Rujukan Baru BPJS Kesehatan

Brahmana Askandar. (Wiindhi/Centroone)



Centroone.com - Serangan terhadap aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus dilakukan. Hal ini seiring dengan aturan yang dianggap tak berpihak pada warga. Kali ini serangan atau penolakan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) Nomor 4 Tahun 2018 yang diterapkan BPJS Kesehatan mengenai layanan pengobatan berjenjang atau rujukan berobat datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya.

IDI Surabaya ini menilai, peraturan baru tersebut dianggap sangat memperlambat pelayanan medis. Padahal pelayanan medis terhadap masyarakat itu harusnya tak berbelit.

Disampaikan Ketua IDI Kota Surabaya Brahmana Askandar, BPJS Kesehatan tidak seharusnya menetapkan aturan baru tersebut. Karena, dia menilai kualitas pelayanan medis yang tersebar di Kota Surabaya masih belum merata. "Kami menolak peraturan baru itu. Ini kan prosesnya harus berjenjang, dan rumah sakit di Surabaya masih belum merata," kata Brahmana, Kamis (27/9/2018).

Diketahui, Perdirjampel BPJS Kesehatan 4 tahun 2018 yang baru saja diterbitkan itu mengatur tentang warga pengguna BPJS tidak bisa lagi meminta rujukan ke rumah sakit yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Namun, harus dimulai dari jenjang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau rumah sakit tipe D. Jika tidak mampu, kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit tipe C, B dan A.

Sementara itu, kata dia, jumlah rumah sakit di Surabaya yang telah ikut BPJS sebanyak 48 dan lokasinya belum merata. Rinciannya yakni, 9 rumah sakit tipe D, 13 rumah sakit tipe C, 10 rumah sakit tipe B dan 3 rumah sakit tipe A. Sedangkan, untuk rumah sakit khusus, ada 6 terbagi tipe B, C dan D.

“Seperti rumah sakit tipe D lokasinya kan belum tersebar di Surabaya. Sehingga hal itu dapat berimbas memperlambat pelayanan medis. Otomatis kualitas pelayanan medis akan menurun,” ujarnya.

Di sisi lain, peraturan baru itu bertentangan dengan UU 36 Tahun 2016 pasal 5 tentang Kesehatan. Dalam ayat pertama disebutkan bahwa setiap orang berhak dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Kedua, Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau. Dan ketiga, setiap orang juga berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Menanggapi hal tersebut, Brahmana mengaku, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) untuk melakukan penolakan. Pihaknya berharap agar BPJS Kesehatan kembali merevisi peraturan baru tersebut. “Kami berharap pihak BPJS Kesehatan bisa meninjau ulang peraturan baru itu,” tegasnya.

Brahmana menambahkan Perdirjampel 4 tahun 2018 bisa diaplikasikan di Surabaya, jika sarana prasarana, lokasi dan kemampuan pada pelayanan kesehatan medis di Kota Surabaya dianggap sudah merata. “Jika pelayanan medis di Surabaya sudah merata, baru bisa diterapkan peraturan tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rahmanita mengaku bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melayangkan surat kepada Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS agar meninjau ulang mekanisme pelayanan pengobatan berjenjang. Pasalnya, prosedur baru tersebut membebani masyarakat dan rumah sakit.

“Surabaya sudah merasakan dampak dari peraturan baru itu. Makanya kami membuat surat ke Kemenkes dan Dirut BPJS yang isinya meminta agar peraturan itu ditinjau ulang,” kata Febria.

Febria mengungkapkan, setiap hari jumlah pasien yang berobat di puskesmas sekitar 100 – 400 pasien. Jika dirata-rata tiap hari ada 200 pasien yang berobat di 63 puskesmas di Surabaya, itu artinya sekitar 12 ribu hingga 24 ribu pasien yang membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan di tipe D.

“Kami khawatir dengan jumlah yang relatif besar tersebut, tak mampu dilayani oleh rumah sakit tipe D. Pasalnya, di rumah sakit tersebut, jumlah tenaga dokter dan jenis pelayanannya juga terbatas,” tutupnya. (windhi/by)