Satu Partai Tak Serahkan LADK Bisa Dicoret

Selasa, 25 Sep 2018 | 01.30 WIB

Satu Partai Tak Serahkan LADK Bisa Dicoret

Kegiatan KPU saat sosialisasi LADK. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - KPU Surabaya sesuai Peraturan KPU RI telah mengumumkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus diserahkan pada 23 September 2018. Hal ini ternyata sudah dilakukan 16 partai politik kontestan Pemilu Legislatif dengan menyampaikan laporannya ke KPU Surabaya.Sementara untuk perbaikan berkasnya diberi waktu 23-27 September 2018. Namun demikian, menurut Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi, Senin (24/9/2018), berdasarkan pengamatan dan pencermatannya hanya ada satu parpol yang tak bisa menyerahkan laporan awal dana kampanye secara lengkapPartai itu diantaranya tak menyertakan rekening khusus dana kampanye. Padahal, rekening tersebut merupakan alat autentifikasi terhadap data-data yang tertuang dalam LADK.“Berdasarkan pengaturan, jika parpol tak bisa serahkan LADK, sanksinya dibatalkan pencalonannya di wilayah yang bersangkutan,” terang Nur Syamsi.Nur Syamsi menyebut, parpol yang tak bisa memenuhi persyaratan tersebut adalah Partai Berkarya. Dia menyampaikan, sesuai mekanisme, pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke KPU Provinsi kemudian diteruskan ke KPU RI dan nantinya akan diperintahkan untuk melakukan klarifikasi.“Keputusannya nanti ada di KPU RI. KPU akan mengeluarkan surat keputusan (Pembatalan Pencalonan),” tandasnya.Ketua KPU Surabaya ini menyebutkan, pelaporan dana kampanye ada tiga tahapan. Pertama, LADK. Kedua, penerimaan sumbangan dana kampanye dan ketiga, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

LADK dimulai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Sesuai aturan, rekening tersebut dibuka paling lambat sehari sebelum masa kampanye, yakni, Sabtu (22/9/2018). Pasca pembukaan rekening, parpol menyerahkan awal dana kampanye ke KPU selambatnya sehari setelah periode penutupan LADK, Minggu (23/9/2018).

Nur Syamsi mengungkapkan, sebenarnya LADK tak ada batasan nominal. Saat membuka rekening di bank, dengan saldo Rp0 pun tak ada masalah. Menurutnya sepanjang pihak bank mau mengeluarkan rekening dan nomor rekening serta rekening koran paling lambat 22 September, tak masalah.

“Karena 22 September itu hari Sabtu, secara realitis bank mengeluarkan 21 September, pada hari Jumat,” katanya.

Mengenai sumbangan dana kampanye, Nur Syamsi menyampaikan, bahwa batasan maksimal sumbangan dari perseorangan sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan untuk kelompok, badan hukum non pemerintah Rp25 miliar. Sumbangan tersebut disampaikan ke parpol, tetapi sumbangan yang diberikan bersifat kumulatif.

“Artinya, jika seseorang menyumbang ke partai A Rp2,5 miliar sudah gak bisa menyumbang ke partai lainnya. Atau pada awalnya sudah sumbang Rp2,5 miliar, maka tak bisa menyumbang lagi,” pungkasnya. (windhi/by)