Rayakan HUT Ke-73, Pemprov Jatim Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Jumat, 21 Sep 2018 | 11.08 WIB

Rayakan HUT Ke-73, Pemprov Jatim Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Suprayitno (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Seperti tahun sebelumnya, dalam peringatan Hari Jadi Pemprov Jatim ke-73 tahun ini, Pemprov Jatim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, akan membebaskan denda pajak daerah. Pembebasan ini diberlakukan kepada pemilik kendaraan bermotor yang ada di Jatim dan di luar Jatim selama dua bulan, terhitung mulai 24 September hingga 15 Desember 2018. 

Menurut Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Suprayitno, pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah ini menindaklanjuti Perda Jatim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Pergub Jatim Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Daerah untuk rakyat Jatim tahun 2018.

“Tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perubahan data kepemilikan kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat Jatim dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun,” ujar Boedi.

Sedangkan sasaran dari kebijakan ini, lanjut Boedi yakni para pemilik kendaraan bermotor yang belum melaksanakan pembayaran PKB sampai 15 Desember 2018 dan pemilik kendaraan bermotor yang belum melaksanakan balik nama kendaraan bermotor dan beum dibayar hingga 15 Desember mendatang.

“Total keseluruhan data kendaraan bermotor di Jatim sebanyak 18.792.588 unit. Namun yang tidak melakukan daftar ulang hingga Juni 2018 tercatat sebanyak 5.468.213 obyek atau 29,10 persen. Sedangkan wajib PKB yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan sebanyak 1.125.318 obyek,” ungkap Boedi Prijo Suprayitno.

Diharapkan dengan adanya program keringanan dan pembebasan pajak daerah ini, kata Boedi keakuratan data kepemilikan kendaraan bermotor bisa semakin baik karena bea balik nama orang kedua dan seterusnya dendanya diputihkan atau digratiskan. “Yang penting, kalau mau balik nama kendaraan bermotor, berkas yang lama dicabut dulu sehingga waktunya jangan mepet,” harap Boedi.

Sementara itu, Kabid Pajak Bapenda Jatim M Poernomosidi menjelaskan, target wajib pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan keringanan dan pembebasan denda PKB dan BBNKB adalah 50 persen dari potensi yang ada, yakni 1,1 juta obyek. Sehingga diharapkan pendapatan yang diterima juga meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp167 miliar.

“Kami optimis program ini bisa menambah pendapatan daerah sebesar Rp194 miliar, rinciannya dari BBNKB orang kedua dan seterusnya sebesar Rp57,9 miliar dan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak Rp136,5 miliar. Sedangkan pendapatan yang hilang karena diputihkan mencapai Rp90 miliar,” terang Poernomosidi. (windhi/by)