Ada Dugaan Dana Bopda masuk ke Yayasan bukan Ke Sekolah

Rabu, 29 Ags 2018 | 23.59 WIB

Ada Dugaan Dana Bopda masuk ke Yayasan bukan Ke Sekolah

ilustrasi kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah di Surabaya (Centroone)


Centroone.com - Dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Daerah (Bopda) mulai terang. Saat ini Pemkot Surabaya mengaku telah mengantongi hasil audit Inspektorat yang dilakukan kepada SMP swasta terkait dugaan penyelewengan Bopda dari APBD.

Disampaikan Wakil Wali kota Surabaya Wishnu Shakti Buana menyebut, aliran dana Bopda tidak langsung ke sekolah tetapi masuk dulu ke yayasan. "Kalau dari hasil audit kita, ini kan ternyata dana Bopda yang didistribusikan tidak langsung masuk ke sekolah-sekolah. Melainkan harus masuk ke yayasan," kata Wisnu Sakti Buana, Rabu (29/8/2018).

Meskipun demikian, pria yang akrab disapa WS ini memastikan jika Pemkot tidak akan menyalahkan siapapun terkait masalah ini. "Justru kami akan mengajak para pihak yang terkait untuk duduk bersama," jelasnya.

Pemkot akan mengajak semua pihak untuk memecahkan masalah yang ada dan juga apa saja yang jadi keluh kesah pihak sekolah.

Sementara terkait pernyataan tersebut, salah satu sekolah swasta SMP 17 Agustus 1945 Surabaya menyangkal aliran dana Bopda atau yang sejenis tidak langsung masuk ke pihak yayasan sekolah. Kepala sekolahnya, Wiwik Wahyuningsih mengatakan, di sekolahnya selama ini dana Bopda masuk melalui rekening sekolah.

“Kami menyebutnya Jasa Pelayanan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Karena Bopda sendiri tidak bisa di cairkan secara terus-menerus. Jadi tidak benar berita itu,” ungkap dia.

Dia mengaku, jika dalam pendataan penerimaan jasa pelayanan, pihaknya sudah mengikuti sesuai prosedur dari Dinas Pendidikan Kota. “Ya selama ini, itu yang diminta ya rekening sekolah bukan yayasan. Itu nggak benar,” kata Wiwik.

Sementara kapasitas pihak yayasan hanya sebagai pongontrol saja. Mengingat kedudukan yayasan yang berbadan hukum. “Saya nggak tahu kenapa ada isu seperti itu,” papar dia.

Selama ini, sambung dia, jika pihaknya menerima jasa pelayanan, hal itu akan dilaporkan pada sekolah. Di mana, pihak yayasan juga berhak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Ini juga dibukukan. “Mungkin miss-nya disitu. Tapi yayasan tidak mengambil sepersen pun. Hal itu jangan dikonotasikan diambil yayasan,” pungkas dia.

Sementara anggota DPRD Surabaya Vincensius Awey menyatakan, sangat menyayangkan upaya audit atas penggunaan dana Boda di sekolah SMP swasta. Menurutnya menjadi tidak bijak ketika sekolah-sekolah  swasta yang memperjuangkan masa depan sekolah mereka justru diancam dengan upaya audit semacam itu.

“Masalahnya kan dari ketika guru-guru sekolah swasta mempersoalkan pelaksanaan PPDB yang  melanggar ketentuan Perwali 47/2013 khususnya soal kuota mitra warga namun bukannya duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada, justru balik menyerang perjuangan sekolah swasta dengan menurunkan Inspektorat untuk mengaudit,” kata Awey.

Awey menyebut, ketika pemeriksaan sedang berlangsung, belum tuntas sudah lempar ke media bahwa ada dugaan penyimpangan Bopda dan meminta KPK utk turun memeriksa yang menurutnya hanyalah pengalihan isu. Awey menyebut, seharusnya wali kota hadir memberikan solusi, bukannya balik menyerang. Ini namanya menyelesaikan masalah dengn masalah.

“Saya pikir cara yang dipertontonkan wali kota seperti ini sungguh tidak bijak,” tegasnya.

Sebagai informasi, temuan adanya dugaan penyelewengan dana Bopda ini bermula dari kunjungan Wali Kota Risma yang menemukan sejumlah siswa SMP putus sekolah. Dia menemukan fakta itu ketika berkunjung ke kawasan eks-lokalisasi Dolly.

Katanya, mereka berhenti sekolah karena menunggak SPP. Atas temuan itu, Risma lalu melunasi pembayaran sejumlah SPP yang bervariasi antara Rp525 ribu hingga Rp800 ribu.

Tidak berhenti sampai itu saja, Wali Kota sarat prestasi ini lantas melaporkan temuannya kepada Inspektorat Surabaya. Pasalnya, dia menganggap sudah menyalurkan dana Bopda ke semua sekolah. Baik sekolah swasta maupun negeri.

"Kalau sekarang ada anak mau sekolah tapi ditolak karena alasan biaya, terus ke mana Bopda-nya. KPK harus telusuri itu," cetus Wali Kota Risma pada kesempatan berbeda. (windhi/by)