Surat Tak Dijawab, Tokoh NU Jatim Sendirian Demo Risma

Selasa, 26 Jun 2018 | 19.31 WIB

Surat Tak Dijawab, Tokoh NU Jatim Sendirian Demo Risma

Choirul Anam (Windhi/Centroone)



Centroone.com - Gara-gara surat terkait permohonan keterangan status wilayah administrasi Kelurahan Menanggal tak ditanggapi Wali Kota Tri Rismaharini selama enam bulan, Dewan Kurator Museum Nahdlatul Ulama (NU) Choirul Anam kecewa. Kekecewaan itu tentu sangat beralasan, sebab bagi salah satu tokoh NU Jatim ini, jawaban dari wali kota itu diperlukan karena terkait gugatan Partai Kebangkitan Bangsa atas tanah Graha Astranawa dan juga museum NU.

Menurut Cak Anam, sapaan akrabnya, tanah yang berada di Jl Gayungsari Timur 33, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan itu diperolehnya jauh sebelum PKB lahir. Apalagi yang menjadi dasar gugatan PKB untuk merebut tanah yang dikelola Cak Anam adalah surat persetujuan (SP) yang dikeluarkan wali kota Surabaya terdahulu, yaitu almarhum Soenarto Soemoprawiro selaku ketua YKP.

Namun, SP Nomor 024/VII/YKP/SP/2000 yang diterbitkan Soenarto itu menunjuk lokasi di Menanggal, Kecamatan Rungkut. Hal inilah yang dimintakan kepastian oleh Cak Anak ke wali kota Surabaya.

Gara-gara permohonannya tak ada jawaban wali kota, Selasa (26/6/2018), Cak Anam menggelar demonstrasi tunggal di kantor Pemkot Surabaya. “Ini (status wilayah administrasi tanah di Menanggal, apakah di Kecamatan Gayungan atau Rungkut, red) penting sekali karena terkait proses hukum,” tegas Cak Anam di sela aksi tunggalnya. 

Sayangnya di persidangan, hakim membenarkan jika Kecamatan Gayungan dengan Rungkut sama. “Logika hukum, mana bisa menerima. Kecamatan Rungkut dengan Kecamatan Gayungan itu jelas berbeda. Tetapi, ironinya ini dibenarkan hakim,” tegasnya. 

Aksi Cak Anam itu hanya minta pernyataan tertulis wali kota bahwa Kecamatan Rungkut dan Gayungan itu berbeda, bukan satu kesatuan administrasi pemerintahan. Sampai sekarang permohonannya itu tidak dijawab oleh Risma. Bahkan sampai masalahnya berlarut-larut di pengadilan.

​ “Surat sudah saya buat, juga dibuat oleh seorang warga, tetapi tidak pernah digubris. Padahal, ini penting sekali sebagai bukti hukum,” tegasnya yang menyinggung jika masalah itu merupakan layanan publik terparah sepanjang dirinya berurusan dengan birokrasi. (windhi/by)