Warga Keluhkan Program SMS dan PTSL

Kamis, 31 Mei 2018 | 04.00 WIB

Warga Keluhkan Program SMS dan PTSL

Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan saat mendengarkan keluhan warga. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Masalah pengurusan sertifikat murah dan gratis masih menjadi pertanyaan warga saat legislator Surabaya reses dan menggelar jaring aspirasi masyarakat (Jasmas). Tak hanya masalah itu, warga juga banyak mempertanyakan pengajuan pembangunan di wilayahnya yang belum dilaksanakan Pemkot Surabaya.

Hal ini diutarakan warga Gayungan RW 02 Kecamatan Gayungan kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan saat menjalani masa resesnya dengan menggelar Jasmas. Dihadiri warga delapan RT di tempat itu, acara tersebut dimanfaatkan untuk curhat oleh warga.

Salah satu warga mengungkapkan, dirinya yang menjadi pengurus RT di kawasan itu sempat bimbang dan pesimis dengan program sertifikasi lahan gratis. Pasalanya, dirinya pernah mengikuti pertemuan dengan wali kota di Balai Kota. Saat itu wali kota menjanjikan program sertifikasi gratis untuk warga di Kota Pahlawan. Bahkan dijanjikan paling lama pengurusan adalah tiga bulan.

“Kami pun mengikuti program itu, kini sudah setahun lebih justru tak selesai. Belum selesai program SMS (Sertifikat Massal Swadaya, red) yang dijalankan Pemkot Surabaya, sudah muncul PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, red). Kami justru jadi antipati dengan program-program ini. SMS saja pengurusannya lama, apalagi PTSL,” ujar salah satu perwakilan warga.

H Darmawan pun menjelaskan, jika program SMS yang dijalankan pemkot itu memang ada. Hanya saja, program itu berjalan tak terarah. Misalnya, warga yang mendaftarkan sertifikasi lahannya tak serempak, tapi satu-satu. Sehingga BPN juga kesulitan dengan petugas pengukurnya.

“Beda dengan program PTSL yang berasal dari perintah presiden. BPN jelas mengutamakan program itu karena perintah presiden. PTSL selalu ditarget untuk menyelesaikan puluhan ribu sertifikat warga dalam setiap tahapnya. Dan program ini juga terarah. Jadi kalau di SMS urusannya tak jalan, sebaiknya warga mengalihkan pengurusannya ke PTSL,” ungkap Aden, sapaan akrab H Darmawan.

Sementara terkait pembangunan wilayah melalui Jasmas, memang ada beberapa kendala sehingga untuk program tahun ini dananya tak bisa dicairkan. Namun, kata Aden, pencairan dana ini juga ditunda karena adanya Pilgub Jatim. Jadi, tambah Aden, setelah Idul Fitri, akan ada pencairan dana Jasmas dari pengajuan sebelumnya. 

Saat itu, warga pun puas mendapat penjelasan tersebut. Sehingga warga tak berburuk sangka lagi dengan program pemerintah. (windhi/by)