Fraksi Handap Tak Setuju Perubahan Nama Jalan Dinoyo dan Gunungsari

Selasa, 29 Mei 2018 | 23.34 WIB

Fraksi Handap Tak Setuju Perubahan Nama Jalan Dinoyo dan Gunungsari

ilustrasi papan jalan (pixabay)


Centroone.com - Beberapa bulan lalu, saat ada pertemuan petinggi Pemprov Jatim dan Pemprov Jabar, sempat membicarakan kelanjutan hubungan baik dua daerah tersebut. Bahkan, di Jatim, untuk menghormati hubungan itu, sampai harus merubah nama jalan di Surabaya yang terkait sejarah di Jabar. Namun hal itu terus bergulir dan ada penolakan perubahan nama jalan tersebut.

Sebagai tindak lanjutnya, DPRD Surabaya harus membentuk Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum. Pembahasan itu sudah masuk pada tahap pandangan umum fraksi di DPRD Surabaya. 

Dalam paripurna itu, Fraksi Handap secara tegas menolak perubahan nama Jl Dinoyo dan Jl Gunungsari yang menjadi inti pembahasan dalam Raperda tersebut. Penolakan fraksi gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan Partai Hanura ini cukup beralasan. Fraksi Handap mendasari penolakan itu pada tiga aspek, yakni historis, administrasi dan kepatutan. 

Disampaikan juru bicara Fraksi Handap Vinsensius Awey, persoalan perubahan nama Jl Dinoyo dan Gunungsari pernah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat beberapa waktu yang lalu. Hal ini masih menjadi catatan penting yang harus dicarikan solusi, karena beberapa pihak menilai Pemkot Surabaya harus tetap memperhatikan penolakan tersebut.

Awey menjelaskan, dari catatan sejarah, kedua jalan ini adalah bagian dari jaringan jalan antar kota tertua di Indonesia. Kedua jalan itu sudah ada sejak dua abad silam dan kedua nama jalan tersebut adalah saksi sejarah, melekat di ingatan publik. "Pada 1809-1811, Gubernur Hindia Belanda Willem Herman Daendels membangun jalur pos yang menghubungkan Anyer-Panarukan. Saat menembus Surabaya, jalan itu melalui desa Dinoyo. Sedangkan Gunungsari adalah percabangannya. Dua jalan ini adalah satu rangkaian," jelasnya. 

Di Dinoyo ada makam keramat yang disebut Mbah Cagak Joyo Prawiro Dinoyo. Keturunanya masih banyak di daerah ini. Sosok Mbah Cagak Joyo dari mulut ke mulut diyakini adalah perwira perang masa akhir kerajaan Majapahit.  Bahkan, masih satu rangkaian dengan sejarah Sunan Bungkul yang makamnya juga tidak jauh dari situ. Jika ini benar, maka Dinoyo sudah ada pada periode Sunan Ampel yaitu sekitar Tahun 1400-an. 

Di sisi lain, lanjut Awey, nama Jl Dinoyo itu sendiri dikenal bersejarah pada perang 10 November. Di Jl Dinoyo ini ada sejumlah catatan perang, termasuk penuturan sejarahwan Pieter A Rohi, dimana pada 21 November 1945, Agen Polisi F Nainggolan dengan berani menurunkan bendera Jepang dan diganti merah putih. Jepang marah dan akan menurunkan merah putih, saat itu terjadi bentrok sengit dengan arek Dinoyo yang memagari bendera merah putih.

Heroisme di Jl Gunungsari tidak kalah hebat. Daerah ini menjadi pertahanan terakhir pasukan republik. Melalui Jl Gunungsari, sekutu merangsek ke arah barat. Sejarah mencatat, jika Jl Gunungsari berhasil dikuasai, maka arah Surabaya Barat akan dikuasai sekutu. "Puncaknya, perang sengit pada 28 November 1945, rakyat menyerbu dari bukit-bukit yang sekarang menjadi Yani Golf. Menghadang konvoi pasukan dari Wonokromo melewati Jl Gunung Sari. Gunung Sari menjadi tempat penentuan dikala itu," kata Awey.

Selain aspek sejarah, pertimbangan administrasi penduduk setempat. Setiap ada perubahan nama jalan, selalu berdampak pada perubahan administrasi masyarakat. "Bagaimanakah kesiapan perubahan identitas dari sisi administratif apakah masyarakat akan direpotkan dari sisi waktu dan materi dengan bergantinya Kartu Identitas (KTP) dan KK serta dokumen penting lainnya, sehingga perlu ada antisipasi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini," ungkapnya. 

Dari aspek kepatutan juga harus menjadi catatan. Pemkot didorong untuk selalu memerhatikan nilai-nilai dan keinginan yang ada di masyarakat. Apalagi, pemkot masih belum mengetahui apakah perubahan nama jalan itu menjadi kebutuhan masyarakat. "Kalau hanya untuk memperbaiki relasi antara Pemprov Jatim dan Jabar, bisa dicarikan alternatif lokasi jalan di kawasan pengembangan yang mana nama-nama jalan di kawasan tersebut masih memungkinkan dirubah sebagai contoh Jalan Boulevard kawasan  Bukit Darmo JLLB, atau JLLT yang kecil," jelasnya.

DPRD Kota Surabaya dengan fungsi pengawasan yang dimiliki seharusnya menolak dihapuskannya kewenangan untuk ikut serta dalam penetapan nama jalan, sehingga nantinya tidak cukup hanya dengan sebuah keputusan wali kota penetapan dan perubahan nama jalan atau sarana umum lainnya. (windhi/by)