KPU Jatim Siap Verifikasi Faktual Pendukung Calon Perseorangan DPD RI Pemilu 2019

Senin, 28 Mei 2018 | 22.00 WIB

KPU Jatim Siap Verifikasi Faktual Pendukung Calon Perseorangan DPD RI Pemilu 2019

Pengambilan nomor sampling pendukung untuk diverifikasi faktual oleh KPU Jatim. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - KPU Jatim pada Senin (27/15/2018) menggelar rapat pleno terbuka. Rapat ini terkait Penentuan Nomor Awal Sampel Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jatim. Ini merupakan bagian dari verifikasi faktual bagi calon perseorangan untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI.

Verifikasi faktual ini untuk mencari kebenaran apakah masyarakat di suatu daerah benar-benar mendukung calon perseorangan tersebut. Jika dari verifikasi faktual itu, dukungannya fiktif atau abal-abal, hingga masa perbaikan verifikasi faktual itu habis, maka tak menutup kemungkinan calon perseorangan itu tak lolos untuk maju pada Pemilu 2019.

Sekadar informasi, calon perseorangan anggota DPD RI ini untuk bisa mengikuti Pemilu 2019, minimal harus memiliki dukungan sebanyak 5.000 orang yang dibuktikan dengan KTP resmi. Dukungan itu berasal dari 38 kabupaten/kota di Jatim atau paling tidak di 50 persen kabupaten/kota di Jatim atau tersebar di sebanyak 18-19 kabupaten/kota. Namun tak sekadar mengumpulkan dukungan yang tercatat begitu saja, karena itulah KPU Jatim harus membuktikan kebenaran dukungan itu melalui verifikasi faktual.

"Kita sudah melakukan prosesnya sejak 26 April 2018, terkait penyerahan dukungan perseorangan calon peserta Pemilu 2019. Proses administrasinya sudah selesai lalu harus melalui proses verifikasi faktual lebih lanjut," jelas Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.

Ditambahkan Eko, sejak awal pendaftaran, yang telah mendapat account (username) ada 46 calon. Dari jumlah itu lalu menyusut setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi menjadi 30 calon.

"Saat verifikasi faktual ini bisa saja ada calon yang tak memenuhi syarat. Ini bisa tak lanjut. Tak memenuhi syarat itu bisa saja saat verifikasi faktual orang itu tak memberikan dukungan atau tak ada di tempat. Tapi nanti tetap ada masa perbaikan kalau ada syarat yang kurang. Masa perbaikan itu selama satu bulan. Setelah itu akan ditentukan basis pendaftarannya," beber Eko.

Pada penentuan nomor awal sampling ini, hanya diambil 10 persen dari dukungan minimalnya (5.000 pendukung) atau sebanyak 500 pendukung yang tersebar di Jatim. Nantinya 500 pendukung itulah yang diverifikasi KPU Jatim.

Pengambilan nomor awal sampling ini dilakukan secara terbuka dan transaparan karena bukan ditentukan KPU Jatim. Penentuannya justru dilakukan pasangan itu sendiri dengan cara mengundi nomor dari pendukung disebaran daerah yang mendukungnya. (windhi/by)