Pemkot Minta Dewan Pertimbangkan Usulan Bayar Angkut Sampah Dari Rumah Ke TPS

Kamis, 29 Mar 2018 | 23.00 WIB

Pemkot Minta Dewan Pertimbangkan Usulan Bayar Angkut Sampah Dari Rumah Ke TPS

tempat pembuangan sampah di Dupak, Surabaya (Centroone)



Centroone.com - Pansus di DPRD Surabaya perubahan Perda Pengelolaan Sampah, sempat mengusulkan adanya biaya yang dicover APBD Surabaya untuk pengangkutan sampah dari rumah warga ke tempat penampungan sementara (TPS). Namun menurut Pemkot Surabaya, hendaknya pembiayaan pengangkutan itu yang menggunakan APBD agar dikaji lebih dalam lagi.

Wacana yang disampaikan DPRD Surabaya menurut pemkot ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji, menjelaskan selama ini pengelolaan sampah memang hanya dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan sampah yang dari rumah warga ke TPS, warga mengupayakan sendiri secara mandiri dan ikut peduli terhadap lingkungannya masing-masing.

“Terus ada wacana dari Pansus DPRD, sehingga kami berharap pembahasan ini lebih dikaji lebih mendalam,” kata Agus, Kamis (29/3/2018).

Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada 15 Oktober 2012. Dalam PP itu, disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah atau Pemkot Surabaya hanya dari TPS ke TPA. “Jadi, kalau sampah dari rumah tangga kita yang mengelola, itu tentu melebihi dan tidak sesuai dengan PP itu,” kata dia.

Menurut Agus, yang lebih penting lagi untuk dipikirkan adalah sisi kulturnya yang sudah terbangun sejak lama. Dia menjelaskan, Surabaya merupakan kota pertama yang berhasil mengajak dan menggerakkan warganya untuk peduli lingkungan dan sampah. Hal itu mulai dibangun sejak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada 2008.

“Saat itu, Bu Risma berhasil mengajak warga peduli dengan lingkungannya masing-masing, sehingga kalau kotor langsung dibersihkan. Bahkan, tanpa disuruh pun mereka akan membersihkan lingkungannya. Dan ini sudah menjadi percontohan di daerah-daerah lainnya, termasuk di luar negeri,” tegasnya.

Apabila wacana ini tetap direalisasikan, Agus khawatir akan mematikan kultur warga yang sudah sangat mengakar di Kota Surabaya. Hal ini pun akan menjadi kerugian aset sosial yang sangat luar biasa. Sebab, selama ini warga sudah sangat aktif dalam mengelola sampah dan peduli terhadap lingkungannya masing-masing.

“Bahkan banyak yang membuat bank sampah dan bisa menghasilkan pendapatan dari bank sampah itu. Banyak model lainnya yang dilakukan oleh warga, masak ini harus kita matikan,” ujarnya.

Agus menilai, pengelolaan sampah dari rumah warga ke TPS itu merupakan partisipasi publik yang sangat sukses di Kota Surabaya. Melalui cara ini, maka warga bisa bergotong royong dalam membersihkan lingkungannya dan menghilangkan individualisme antar warga.

Selain itu, cara ini juga akan melestarikan adanya kampung-kampung yang tersebar di Kota Surabaya. Kampung-kampung ini yang selalu dipamerkan oleh Wali Kota Risma ketika kunjungan ke berbagai daerah maupun kunjungan ke luar negeri.

Di Kampung itu warga bisa bergotong-royong, peduli satu sama lain dan rasa tolong menolongnya sangat tinggi, termasuk bisa mencegah kriminalitas dan kenakalan remaja secara bersama-sama. “Inilah kelebihan Kota Surabaya, karena dibangun dari partisipasi semua pihak, terutama warga. Nah, kondisi ini juga perlu dipikirkan lebih mendalam,” kata dia.

Agus menambahkan, partisipasi semua pihak itulah yang menjadi salah satu poin penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari suatu kota. Dia juga menjelaskan bahwa dengan cara ini ketahanan sebuah kota akan tetap terjaga. “Jadi, berbagai pertimbangan ini perlu dipikirkan lebih mendalam,” pungkasnya. (windhi/by)