Komisioner Bawaslu Surabaya Dilaporkan Ke Polda Jatim

Kamis, 20 Des 2018 | 02.00 WIB

Komisioner Bawaslu Surabaya Dilaporkan Ke Polda Jatim

logo Bawaslu (ist)


Centroone.com - Merasa nama baiknya dicemarkan pihak Bawaslu Kota Surabaya, Ketua DPRD Surabaya Armudji lapor ke Polda Jatim. Laporan itu diterima petugas SPKT Polda Jatim pada Rabu (19/12/2018) siang.

Disampaikan Kepala Siaga SPKT Polda Jatim Kompol Sarwo W, laporan bernomor TBL/1643/XII/2018/UM/Jatim terkait pencemaran nama baik secara lisan dan tulisan sesuai pasal 310 dan 311 KUHP yang dilakukan Usman SE dan kawan-kawan selaku Komisioner Bawaslu Surabaya.

“Ini peringatan sekaligus pembelajaran sebagai pengawas Pemilu yang harus adil, jangan mudah menduga negatif kepada siapapun, apalagi langsung prescon. Ini kan mencemarkan nama baik, karena terbukti tidak bersalah,” ucap Armudji.

Armudji mengatakan, jika niat akan memproses hukum dirinya, itu sudah diingatkan oleh rekannya sendiri karena dinilai tidak cukup bukti dan tidak layak untuk disidangkan. Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada anggota komisioner Bawaslu Surabaya, terutama Usman dan Agil untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena proses hukumnya akan mennggangu aktifitasnya sebagai Bawaslu.

“Sebaiknya segera mengundurkan diri dari jabatannya, agar bisa berkonsentrasi menghadapi proses hukum ini, terutama Usman dan Agil,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Armudji juga menuuturkan, jika dalam waktu dekat dirinya akan segera melapor tiga orang diantaranya Usman, Agil dan Margo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Tuntutannya dicopot atau mundur, karena bukti kami sudah komplit. Bahkan kami juga menyiapkan bukti pelanggarannya yang terdahulu, artinya Bawaslu yang sekarang ini, khususnya yang tiga orang ini SDM-nya rendah dan mainnya kasar,” tuturnya.

Diakhir penuturannya, Armudji meminta kepada Komisioner Bawaslu Surabaya untuk segera mengembalikan semua fasilitas yang bersumber dari APBD Surabaya, karena dinilai tidak lagi menghormati keberadaan lembaga DPRD Surabaya sebagai wakil rakyat.

“Dipanggil DPRD juga tidak datang, malah jawabnya arogan. Seperti ini, ya sudah kembalikan saja semua fasilitas yang sumbernya dari APBD Kota Surabaya. Minta saja ke Komisi II DPR RI sana,” sesal Armudji. (windhi/by)