Gunawangsa Tidar Merasa Diperas, Pilih Lapor Polisi

Selasa, 30 Okt 2018 | 21.00 WIB

Gunawangsa Tidar Merasa Diperas, Pilih Lapor Polisi

Pihak Gunawangsa Tidar saat menjelaskan tentang perizinan. (Windhi/Centroone)


Centroone.com-Polemik soal ganti rugi warga terdampak pembangunan apartemen Gunawangsa Tidar di sekitar Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, mulai terkuak. Pihak pengelola gedung apartemen Gunawangsa Tidar mengaku telah memberikan kompensasi berupa ganti rugi kerusakan bangunan rumah dan dana taliasih dampak polusi berupa uang debu.

Hal ini disampaikan Triandy Gunawan selaku CEO Gunawangsa. Menurutnya, kompensasi kerusakan rumah terdampak telah diberikan sendiri ke warga dengan nilai yang bervariatif. Namun dana kompensasi untuk polusi debu, diberikan bertahap selama 3 kali yakni pada Februari, April dan Mei 2016.

“Kita sudah lunasi uang kompensasi polusi debu ke warga melalui kontraktor pelaksana sebesar Rp800 juta. Dana itu diserahkan ke tokoh masyarakat setempat. Namun masalahnya, dananya  diberikan bertahap ke masing-masing warga, yakni pada tahun 2016, 2017 dan 2018,” ungkap Triandy dalam keterangan persnya, Selasa (30/10/2018).

Untuk pembayaran dana kompensasi tahap ketiga, lanjut Triandy, warga tidak menerimanya, karena sisa uang kompensasi sekitar Rp 168 juta itu dipinjamkan ke pihak lain. Uang sisa kompensasi itu semula di pegang dua oknum diperangkat RT/RW Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan. “Oknum itu membawa uang sebesar Rp134 juta, lalu dipinjamkan  ke Muhammad Syarif bersama uang kompensasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua tokoh masyarakat itu sebesar Rp34 juta. Jadi itu total uang yang diduga digelapkan,” papar Triandy.

Ketika di usut, Muhammad Syarif ternyata oknum Humas apartemen Gunawangsa.Triandy menjelaskan, kedua tokoh masyarakat itu mengaku bersedia meminjamkan uang sisa kompensasi, lantaran diiming-iming bunga sebesar Rp200 juta oleh Muhammad Syarif. Namun yang membuat warga bergejolak sebenarnya bukan soal uang kompensasi itu.

Dia kembali menjelaskan, ada beberapa warga non terdampak yang ingin mendapatkan ganti rugi dari aktivitas pembangunan apartemen Gunawangsa Tidar. “Kalau warga terdampak pembangunan langsung sekitar 119 kepala keluarga yang tersebar di RT-05/RW-02, RT-06/RW-02 dan RT-05/RW-05 kelurahan Tembok Dukuh, Bubutan. Sekarang muncul warga di luar itu yang bergejolak minta dana tali asih, bahkan ada beberapa LSM yang mengancam untuk lapor ke pihak kepolisian,” papar Triandy.

Dia mengaku, bahwa pihak pengelola apartemen Gunawangsa Tidar merasa diperas oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini didasari oleh bukti surat laporan LSM Gempar ke Polda Jatim yang melaporkan Gunawangsa Tidar tak membayar dana kompensasi. “Laporan itu ditujukan ke Polda Jatim dan kita cuma dapat tembusan. Tapi anehnya ketika kita (Gunawangsa, red) tanyakan, Polda belum menerima surat laporan itu. Ini kan sama saja saya merasa diperas,” tandasnya.

Untuk mengantisipasi gejolak warga terdampak, uang sisa kompensasi warga yang di gelapkan itu, terpaksa ditalangi oleh pihak managemen Gunawangsa Tidar. Uang yang dipinjam oleh Muhammad Syarif, lanjut Triandy, tetap akan di tagih.

“Warga katanya sungkan menagihnya. Lalu kita minta warga lapor polisi, tapi katanya juga tidak berani. Akhirnya kita (Gunawangsa, red) yang lapor polisi dan menagihnya. Infonya polisi sudah menetapkan tersangka, tapi belum juga di ekspos. Ini oknumnya juga sudah mengakui menggelapkan uang itu dan sanggup mengembalikannya,” terangnya.

Mengenai proyek box culvert di saluran Pancasila yang selama ini diklaim warga non terdampak sebagai akses masuk ke apartemen, menurut Triandy, hal itu tidak benar. Dia menjelaskan, proyek box culvert itu memang dibangun oleh PT PP dengan pembiayaan dari Gunawangsa Tidar.

Program itu merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang nantinya bisa menjadi akses jalan umum. “Ada 28 KK yang tinggal di atas saluran. Ketika saluran itu di normalisasi, penghuninya sudah di relokasi ke Rusun Romokalisari dan diberi uang transport sebesar Rp3 juta per KK. Sekarang berhenti karena demo warga, padahal Pemkot Surabaya cukup proaktif mengeluarkan izin untuk membantu masuknya investasi,” pungkasnya. (windhi/by)