Perbaikan Sistem Jaminan Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional Harus Beriringan

Minggu, 28 Okt 2018 | 07.00 WIB

Perbaikan Sistem Jaminan Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional Harus Beriringan

ilustrasi (pixabay)


Centroone.com -  Samarinda, Kalimantan Timur jadi tuan rumah Muktamar IDI Ke-30 yang diadakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Salah satu yang menjadi fokus utama IDI selama 3 tahun kepemimpinan Ketua Umum PB IDI - Prof dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) adalah mengenai permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang telah memasuki tahun ke-5. Program kesehatan untuk masyarakat ini disambut baik oleh IDI. 

Bahkan IDI telah bersepakat sebelum pelaksanaan JKN di awal tahun 2014 bahwa JKN ini harus berjalan baik, dan target Universal Health Coverage (UHC) di awal tahun 2019 harus tercapai. Namun capaian UHC harusnya juga dibarengi dengan mutu dari manfaat pelayanan dan kecukupan biaya kesehatan. IDI tetap mengawal agar mutu pelayanan yang diwujudkan dalam penerapan standar pelayanan dan standar prosedur operasional harus secara optimal diterapkan. 

Namun demikian, Ketua Umum PB IDI - Prof dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) menegaskan bahwa perbaikan sistem jaminan Kesehatan harus dibarengi dengan perbaikan sistem Kesehatan nasional. Perbaikan sistem Kesehatan nasional tidak lepas dari perbaikan SDM Kesehatan dan fasilitas Kesehatan. 

"Persoalan defisit dana JKN seharusnya jangan terjadi karena sangat berdampak kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain kepada kualitas pelayanan, dampak dari terbatasnya dana JKN juga dirasakan pada ditunaikannya hak-hak dokter atas jasa medis. Belum diterimanya hak-hak tersebut selama beberapa waktu dan angkanya pun masih di bawah standar kepatutan bagi profesi yang mengemban tanggung jawab atas nyawa dan keselamatan pasien, tentunya secara manusiawi akan mempengaruhi sikap individual dokter.  Namun fakta di lapangan memang para dokter masih bisa bersabar berbulan-bulan dengan kondisi di mana hak-haknya belum ditunaikan. " tukas prof. dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K).

Perbaikan sistem Kesehatan nasional tentunya harus diikuti pula oleh perbaikan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kuratif yang dibebankan dalam pembiayaan JKN harus ditopang dengan pembiayaan preventif dan promotif kesehatan. Amanah UU No.36 tahun 2009 mengenai  minimal 5% dana Kesehatan dari APBN dan 10% dari APBD harus ditunaikan. 

" Dugaan akan beban biaya yang disebabkan oleh tindakan medis yang tidak perlu harusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme Audit Medis yang menjadi domain IDI bersama perhimpunan profesi. Atas dasar ini, IDI seharusnya dilibatkan lebih dalam (involved) dalam penjagaan mutu pelayanan, bukan hanya dilibatkan sebagai pelengkap instrumen program JKN," katanya lagi.   by