Bisnis Properti Rawan Tersandung Korupsi, Ini Kata APERSI

Minggu, 21 Okt 2018 | 15.00 WIB

Bisnis Properti Rawan Tersandung Korupsi, Ini Kata APERSI

ilustrasi (Pixabay)


Centroone.com - Publik dikejutkan dengan ditangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap perizinan mega proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Neneng tentu tidak sendiri, kasus ini ternyata juga menyeret Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro serta Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi. 

Sebenarnya kasus suap yang melibatkan pengusaha properti bukan lah yang pertama kali terjadi, sebelumnya ada banyak kasus yang menimpa banyak pengembang. Hal ini kemudian memunculkan banyak pertanyaan di kalangan publik apakah bisnis properti rentan terhadap kasus suap?.     

Menurut Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo mengatakan, bisnis properti memang rentan terhadap kasus suap, hal ini disebabkan karena adanya peluang yang terjadi dilapangan  “Baik dari pemerintah dan pengembang sama-sama saling memanfaatkan, bagi pemberi izin mereka kerap memanfaatkan posisi dengan mempersulit pembuatan perizinan sementara dari pihak pengembang mereka ingin agar masalah perizinan cepat selesai agar proses pembangunan cepat berlangsung,” kata Eddy dalam rilis yang diterima Centroone.com 

Menurut Eddy, sebenarnya dalam aturannya waktu untuk membuat perizinan tidaklah lama. Ia mengambil contoh untuk pembuat perizinan IMB, waktunya dibutuhkan hanya satu bulan, namun jika tidak ada uang tambahan, bisa-bisa proses pembuatannya bisa memakan waktu hingga satu tahun.      “Kondisi ini lah yang terkadang akhirnya membuat pengembang harus mengeluarkan biaya khusus untuk menyuap pihak-pihak tertentu agar proyek mereka bisa tetap berjalan,’ kata Eddy.      

Eddy mengingatkan seharusnya pengembang untuk menahan diri untuk menggunakan “jalur khusus” untuk membuat perizinan, tidak mengapa waktunya agak lama, namun lebih aman tidak melanggar hukum. “Kedepannya kami berharap agar pihak pemerintah dan pengusaha properti menghilangkan mental curang agar industri properti bisa berjalan dengan lancar,” kata Eddy.    by