DPP PDI Perjuangan Evaluasi Kinerja Risma

Jumat, 12 Okt 2018 | 02.00 WIB

DPP PDI Perjuangan Evaluasi Kinerja Risma

Bambang DH. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Sikap Wali Kota Surabaya yang terkesan mengolor-olor pencairan gaji ke-13 untuk ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dinilai tak layak. Bahkan kebijakan orang nomor satu di kota Pahlawan itu sudah masuk dalam radar DPP PDI Perjuangan.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono. Dia mengaku akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Tri Rismaharini. Langkah ini akan diambil, mengingat banyaknya laporan dan keluhan masyarakat tentang gaji ke-13 yang sampai saat ini masih belum cair.

“Akan kita evaluasi, jadi setiap kader yang jadi kepala daerah akan selalu dalam proses evaluasi. Kalau kinerjanya bagus akan kita kasih panggung yang lebih luas. Contohnya Pak Jokowi (Joko Widodo, red), dari Wali Kota Solo kemudian kita anggap mampu maka kita berikan panggung yang lebih besar,” ujarnya, Kamis (11/10/2018).

Ditegaskan Bambang DH, gaji ke-13 merupakan hak ASN. Karena itu, ditambahkannya, tidak ada alasan bagi Pemkot Surabaya
untuk tidak mencairkan. Apalagi gaji ke-13 sudah memiliki payung hukum. Apapun alasan yang disampaikan oleh Risma tidak bisa dibenarkan.

Mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini mengungkapkan, pencairan gaji ke-13 merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Bahwa semua daerah wajib mengalokasikan anggaran gaji ke-13, dan paling lambat diberikan pada Juli 2018.

Bambang mengaku kaget ketika Risma mengaku tidak memiliki anggaran untuk gaji ke-13. Daerah-daerah lain sudah mencairkan gaji ke-13, padahal kapasitas APBD-nya lebih kecil ketimbang Surabaya.

Bambang mengaku khawatir kalau ASN akan bergerak menuntut haknya. Sebab, suara kalangan dewan yang notabene wakil rakyat sudah tidak pernah digubris. Dorongan dewan kepada Risma agar segera mencairkan gaji ke-13 tidak pernah berhasil.
Anggota DPRD Jatim ini mendorong DPRD Surabaya menggunakan hak interpelasi. Sabab, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengupayakan pencairan gaji ke-13. “Silahkan ngak masalah, dioptimalkan menjalankan fungsi yang melekat pada legislator, karena berbagai upaya sudah dilakukan,” tegasnya.

Menurutnya, sikap Risma ini tidak seirama dengan usaha DPP PDI Perjuangan yang selalu memperbaiki citra partai. Pengurus selama ini sudah berjuang untuk membangun persepsi publik bahwa PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik dan anak muda. 

“Apalagi ini menjelang gawe nasional. Kita membangun persepsi bagaimana publik mempersepsikan mampu mendengar, melihat mimpi masyarakat, tapi kalau kemudian menjadi bagian dari partai berjalan sendiri, jelas ini merugikan organisasi, dan ini sangat disesalkan,” tandasnya. (windhi/by)