Dewan Sesalkan Ratusan Rekening BOS Diblokir Pemkot Surabaya

Kamis, 11 Okt 2018 | 23.00 WIB

Dewan Sesalkan Ratusan Rekening BOS Diblokir Pemkot Surabaya

Laila Mufidah. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Persoalan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus berlanjut. Kali ini giliran para kepala sekolah yang wadul dewan. Ini lantaran ratusan rekening BOS sekolah sudah diblokir Pemkot Surabaya.

Diungkapkan anggota Komisi D DPRD Surabaya Laila Mufidah, pihaknya mendapat laporan tersebut dari beberapa kepala sekolah di Surabaya. "Kami mendapat laporan jika nomer rekening BOS-nya telah diblokir seminggu yang lalu oleh Pemkot Surabaya," ujar Laila.

Hal itu juga diketahui dari salah satu sekolah yang seminggu lalu mau ambil ke Bank Jatim, ternyata diblokir. "Ini laporan dari salah satu Kepsek di Mulyorejo dan Kepsek di daerah Tenggilis Mejoyo,” ungkap Laila Mufidah, Kamis (11/10/2018).

Dia mengatakan, bahwa jumlah rekening yang diblokir ternyata mencapai ratusan. Keterangan ini didapat saat dirinya berusaha minta penjelasan langsung dari salah satu staf Dispendik Surabaya bernama Agnes. “Kenapa di blokir, alasannya izin operasioanal sekolah itu sudah mati. Tapi beberapa Kepsek yang lapor ke saya, izinnya masih hidup semua. Anehnya, ternyata Bu Agnes ini mengaku bisa membuka blokirannya, asal PPN dan PPH-nya diselesaikan. Setelah saya desak terus, belakangan beralasan lagi kalau dana BOS-nya memang telat,” keluhnya.

Menurut politisi perempuan asal Fraksi PKB ini, laporan ke Kemendikbud melalui webnya sudah dilakukan, setelah membuat laporan ke Dinas. “Tapi sepertinya malah dicari-cari kesalahannya, termasuk soal pajak, bukan hanya untuk Triwulan 1 dan 2, tapi juga pajak tahun 2017,” terangnya.

Yang disesalkan, kenapa Dispendik Surabaya tidak memberi penjelasan ini lewat sosialisasi ke tiap sekolah. "Kalau memang ada pemblokiran seharusnya disosialisasikan. Sehingga pihak sekolah nggak bolak balik ke bank, alasan pemblokiran pun tidak disampaikan di awal,” tambahnya.

Laila mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Sekolah ini mengagetkan sekaligus menjadi keprihatian seluruh anggota DPRD di Komisi D.

“Kami dengan teman-teman heran, mengapa sampai seperti ini, padahal dana ini dari pusat yang ditransfer dari Dispendik Provinsi. Kalau dianggap salah, teman-teman mengakui salah, tapi kalau diblokir kan sekolah tidak bisa bergerak, karena itu BOS untuk Juli sampai dengan September,” tandasnya.

Laila berharap, Pemkot Surabaya bisa segera memberikan solusi secepatnya karena menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar di setiap sekolah. Hal ini tentu berimbas kepada nasib dan masa depan siswa.

“Kepala sekolah sudah muter-muter untuk nalangi, daerah lain di Jatim tidak ada yang melakukan seperti itu. Sudah tidak banyak membantu sekolah swasta, kok dananya malah ditahan, Bopda juga ngadat,” pungkasnya. (windhi/adv)