Soal Gaji Ke-13, Armuji Minta Masyarakat Yang Menilai

Kamis, 11 Okt 2018 | 02.00 WIB

Soal Gaji Ke-13, Armuji Minta Masyarakat Yang Menilai

Armuji, Ketua DPRD Surabaya. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Soal pencairan gaji ke-13 yang sampai saat ini belum disetujui wali kota Surabaya, terus didesak DPRD Surabaya. Bahkan Ketua DPRD Surabaya Armuji, terus mendesak agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera mencairkan dana yang menjadi hak ASN Pemkot Surabaya. 

Upaya yang dilakukan wakil rakyat ini sudah maksimal. Upaya itu mulai mengawal perencanaan perubahan anggaran 2018, namun nyatanya pemkot tidak mau menganggarkan lantaran mengaku sudah dialokasikan dianggaran murni sebesar Rp58 miliar. Dia berharap, upaya dewan ini biar masyarakat yang menilai. ‚ÄúSekarang tinggal niatan wali kota untuk mencairkannya atau tidak," tegas Armuji yang juga mengungkapkan bahwa sebenarnya wali kota belum secara resmi mengomunikasikannya ke dewan. 

"Sampai akhir bulan lalu, pendapatan pemkot sudah 71,94 persen. Sekarang pasti sudah 73 persen. Sudah sangat cukup kalau untuk cairkan dana gaji 13," ungkap Armuji.

Tentunya dewan meminta agar wali kota harus memikirkan nasib ASN yang bukan saja berpangkat dan memiliki jabatan tinggi. Bagi ASN yang golongannya rendah, tentu sangat membutuhkan pencairan dana gaji ke-13. 

Terkait keinginan pengajuan hak interpelasi sejumlah fraksi, Armuji mempersilahkannya. Dia mengaku tidak menghalangi fraksi lain yang ingin mengajukan hak interpelasi. "Silahkan saja kalau fraksi lain mau mengajukan hak interpelasi atau hak menanyakan alasan pengambilan kebijakan. Tapi kalau dari fraksi PDI Perjuangan, kami tidak mengambil langkah itu," ucap Armuji. 

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan menegaskan, anggota DPRD bisa menggunakan hak interpelasi menyikapi kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tak kunjung mencairkan gaji ke-13 yang menjadi hak para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.

Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah itu dianggap penting terutama terkait statement Wali Kota Risma yang menyatakan pemkot tak bisa mencairkan gaji ke-13 lantaran tak ada anggaran.

"Hak interpelasi itu bisa digunakan. Namun bergantung dengan keputusan fraksi. Saya sebagai anggota fraksi Partai Gerindra juga akan ikut dengan hasil rapat fraksi, kalau dibutuhkan interpelasi maka saya siap," kata Dharmawan yang akrab disapa Aden. (windhi/by)