Pakar Pastikan Pembangunan Hotel Amaris Sesuai Peraturan

Selasa, 30 Jan 2018 | 07.00 WIB

Pakar Pastikan Pembangunan Hotel Amaris Sesuai Peraturan

Pertemuan dengan manajemen Hotel Amaris yang melihat kelengkapan perizinan pembangunan gedungnya. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Komisi A DPRD Provinsi Jatim melakukan peninjauan proyek pembangunan Hotel Amaris Jl Taman Apsari, Senin (29/1/3018). Selain itu juga dilakukan pengecekan atas perizinan dan desain proyek pembangunan itu. Saat sidak, terlihat pula pakar tata kota, Sekda Kota Surabaya dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya bersama TNI/Polri.

Saat itu, Pakar Tata Kota ITS Dr Ing Ir Haryo Sulistyarso memastikan bahwa Hotel Amaris yang dibangun di kawasan Taman Apsari, seberang Gedung Negara Grahadi telah memenuhi persyaratan administratif dan mengacu pada peraturan yang ada. Dia menyampaikan, dalam pembahasan soal perizinan hotel, dirinya diundang selaku salah satu perwakilan akademisi, bersama undangan lainnya dari beberapa instansi lain, diantaranya Kejaksaan dan kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, pihak hotel telah menunjukkan izin yang diperoleh dari Pemkot Surabaya.

“Semua syarat yang ditentukan, diantarannya Amdal, Amdal Lalin, KKOP, kajian banjir dan SKRK  (Surat Keterangan Rencana Kota, red) sudah ada semua,” terang Haryo.

Haryo justru menyesalkan adanya polemik pembangunan Hotel Amaris. Pasalnya, protes atas pembangunan hotel dilakukan saat pembangunan sudah berlangsung. “Kenapa gak dari awal-awal sebelum ada pembangunan hotel. Kalau sejak awal kan bisa ditunjukkan suratnya,” tuturnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD Jatim mempersoalkan, pendirian Hotel Amaris. Para legislator tersebut khawatir dengan keberadaan hotel yang tingginya 17 lantai bisa mengancam keamanan para tamu negara saat berada di Grahadi. Padahal, menurut Haryo Sulistyarso, ketinggian hotel sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait berkaitan dengan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan).

“Ketinggian tersebut tak melebihi aturan. Batas ketinggian bangunan sekitar 20 lantai” tegasnya.

Dia menambahkan, Hotel Amaris sudah mengacu pada rencana tata ruang kota yang ada di sekitar Kawasan Tegalsari. Pakar Perencanaan Tata Kota ini mengungkapkan, dari sejumlah persyaratan yang ada, sudah dipenuhi pihak hotel. “Sudah ada izin resmi, kenapa dipermasalahkan?” tanya Haryo.

Haryo menyatakan, dirinya adalah salah satu tim ahli bangunan gedung. Jika tidak mengikuti aturan, pihaknya memastikan tak merekomendasikan untuk mengeluarkan SKRK.

Sementara Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga Surabaya Dr Lilik Pudjiastuti, SH MH menyatakan, izin merupakan instrumen untuk mengendalikan sesuatu. Meski setiap orang mempunyai hak untuk berusaha, mendirikan bangunan, hak tersebut dibatasi oleh izin supaya tak mengggangu orang lain. "Izin itu harus memenuhi beberapa unsur keabsahan, seperti diterbitkan instansi berwenang yang berdasarkan peraturan perundangan dan dalam menjalankan wewenang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta azas pemerintahan yang baik,” tuturnya.

Menurutnya, keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilandasi SKRK yang sesuai peruntukan, syarat teknis berkaitan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), KKOP dan lainnya. Selama semuanya terpenuhi, maka izin tersebut sah.

Lilik menegaskan, jika ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebaiknya dituangkan dalam hukum. Dia mempertanyakan munculnya polemik Hotel Amaris saat ini, yang dianggap bisa  mengancam keamanan tamu negara. Menurutnya, dasar hukum apa yang digunakan, apakah parameter yang ada di kepolisian? Namun, jika tak ada parameter itu, dia mengusulkan sebelumnya dibuat dasar hukumnya agar ada azas legalitas.

Dosen Fakultas Hukum Unair ini menyebut, dasar hukum tersebut bisa berupa peraturan daerah, misalkan untuk pembangunan gedung yang dekat dengan gedung kenegaraan dengan radius tertentu dibatasi berapa ketinggian maksimalnya. Sehingga, nantinya tak hanya diterapkan di Surabaya, namun juga kota lain di Jawa timur. “Jadi, solusinya, Jatim buat Perda atau Pergub untuk semua wilayah provinsi diatur ketinggiannya, supaya bisa berlaku se-Jatim,” katanya.

Dia menambahkan, opsi lain yang bisa dijadikan solusi adalah dengan membebankan kepada pihak hotel beberapa kewajiban. Pasalnya, Izin Mendirikan Bangunan sudah keluar. Apabila izin tersebut dicabut, tanpa alasan yang jelas, maka pemerintah kota bisa digugat. Nah, untuk mengikat pihak hotel, ya pada izin operasionalnya.

“Misalkan, kewajiban pemegang izin, jika ada tamu kenegaraan beberapa kamar dikosongkan. Untuk menjaga kemanan berkoordinasi dengan kepolisian,” katanya.

Lilik yakin, jika kewajiban tersebut tak dipenuhi pihak hotel masuk kategori pelanggaran. Sanksinya, administratif hingga pencabutan izin operasional. Dia mengungkapkan, sebenarnya sudah ada pergub yang berkaitan dengan pendirian bangunan. Bangunan yang didirikan di ruas jalan milik Pemprov Jatim, diantaranya yakni Jl A Yani harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah yang bersangkutan. “Waktu CITO didirikan , IMB minta rekomendasi ke Provinsi . Walau yang mengeluarkan IMB Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (windhi/by)