Sertifikasi Lahan Pemkot Surabaya Didukung Wakil Rakyat

Sabtu, 30 Sep 2017 | 02.00 WIB

Sertifikasi Lahan Pemkot Surabaya Didukung Wakil Rakyat

Gedung Dewan Surabaya (Centroone)


Centroone.com - Langkah sertifikasi lahan yang merupakan aset Pemkot Surabaya, didukung legislatif Surabaya. Pasalnya, dewan memang sudah sejak lama mendorong langkah itu, namun pemkot kesulitan. Namun setelah adanya kerjasama antar instansi vertikal tersebut, langkah sertifikasi semakin lebih mudah.

Sekadar catatan BPK Perwakilan Jatim, ada 815 bidang dengan luas jutaan hektare di Surabaya yang belum memiliki kekuatan legal alias belum bersertifikat. Namun secara berangsur, beberapa minggu lalu, sudah ada ratusan bidang yang disertifikatkan Pemkot Surabaya, dibantu pihak Badan Pertanahan Nasional Jatim. Hal ini akan terus dilakukan pemkot hingga seluruh asetnya berupa tanah bisa diperkuat dengan sertifikat sah.

Sementara terkait langkah pemkot itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan dukungannya atas langkah Wali Kota Tri Rismaharini yang bertekad menyertifikatkan semua aset pemkot semasa kepemimpinannya. "Tekad wali kota tersebut harus ditindaklanjuti serius, karena begitu banyak aset pemkot yang belum bersertifikat. Jika dihitung, persentasenya masih sedikit yang bersertifikat," kata Adi Sutarwijono.

Dia menilai, minimnya aset bersertifikat karena secara teknis prosesnya tidak mudah. Sebab, sebelumnya harus ditentukan jelas batas-batasnya. Bahkan, ungkap Awi, sapaan akrabnya, batas-batas yang ada sudah banyak yang bergeser. "Makanya, proses verifikasinya harus melibatkan banyak pihak. Di antaranya pemilik kanan-kiri," ujarnya.

Apalagi, tambah Awi, dari sejumlah aset pemkot, sebagian diantaranya menjadi milik pihak lain karena kalah dalam sengketa di peradilan. Namun, dalam buku aset ternyata masih tercatat milik pemkot. 

Menurutnya, seluruh aset pemkot telah terinventarisir dalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simbada). Tapi, karena beberapa kendala, proses sertifikasi sulit dilakukan. "Selain batas yang bergeser, kemungkinan juga tidak ada pihak lain yang menunjukkan batas-batasnya," terang dia.

Legislator dari PDI Perjuangan ini mengakui masalah pertanahan di Surabaya sangat rumit. Selain historisnya yang panjang, penyelesaiannya juga tak mudah. Namun, tegas Awi, masalah itu harus diselesaikan, jika tidak akan terus menggantung. Hanya, untuk menuntaskannya butuh kerja ekstra keras dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari dinas tanah dan bangunan, kelurahan, kecamatan dan pihak lainnya. (windhi/by)