Percepat Pembebasan Lahan, Terapkan Konsinyasi

Selasa, 29 Ags 2017 | 01.00 WIB

Percepat Pembebasan Lahan, Terapkan Konsinyasi

Kawasan Simpang Dukung yang terkena pelebaran jalan. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Pemkot Surabaya gencar melakukan pembenahan di sektor jalan, saluran dan pedestrian. Ini ini karena menyangkut kepentingan umum, sekaligus untuk estetika kota. Bahkan pembangunan angkutan masal berupa Trem juga sangat membutuhkan lahan.

Guna memenuhi kebutuhan lahan, Pemkot Surabaya menggunakan mekanisme konsinyasi untuk membebaskan tanah yang akan digunakan untuk pelebaran area jalan dan pedestrian.

Langkah konsinyasi ini telah diatur dalam UU 2/2012 tentang Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Konsinyasi atau ganti kerugian dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat, sesuai dengan Pasal 42. Konsinyasi berlaku bagi warga yang menolak ganti kerugian sesuai hasil musyawarah.

Terkait hal ini, Saifudin Zuhri, Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengaku siap menerima pengaduan warga Kota Surabaya, jika sampai saat ini masih ada warga pemilik lahan yang menemui persoalan dengan penerapan sistem konsinyasi ini.

“Kami akan fasilitasi mereka yang sampai saat ini masih merasa menemui kendala dengan regulasi ini. Silahkan, kami akan sengat terbuka menerima pengaduannya. Tentu dengan semangat yang positip, yakni win win solution,” ungkap Saifudin. 

Tujuan pembebasan lahan dengan mekanisme konsinyasi ini untuk memenuhi kepentingan umum dan cepatnya pembangunan. “Karena langkah konsinyasi itu sudah diatur, hanya saja pihak pelaksana di lapangan harus bisa menjalankan sebaik-baiknya. Konsinyasi ini juga sudah berdasarkan appraisal ,” tambahnya.

Penerapan upaya ini bisa dilakukan pada pembangunan angkutan transportasi massal berupa Trem yang dimulai dari Jl Tunjungan. Namun hal itu menuai dampak bagi warga Jl Simpang Dukuh.

Sebab, dari 11 persil yang terkena rencana jalan atau pembebasan tanah untuk pengalihan arus, dampak dari pembangunan rel untuk Trem, dari Tunjungan ke Simpang Dukuh, ada 6 persil yang saat ini masih bermasalah dengan bukti kepemilikan tanah yang dianggap ganda. Sehingga masih proses konsinyasi di pengadilan. Sepertinya hal yang sama juga terjadi di lokasi frontage Jl Ahmad Yani. (windhi/by)