Ribut Pembahasan Pajak Hiburan, NU Ingatkan Koridor Moral

Kamis, 27 Jul 2017 | 18.48 WIB

Ribut Pembahasan Pajak Hiburan, NU Ingatkan Koridor Moral

ilustrasi (IST)


Centroone.com - Polemik pembahasan pajak daerah terkait rencana penurunan pajak hiburan oleh dewan, diminta Nahdatul Ulama (NU) untuk selalu berada dalam lingkup moral. Sebab, ada dugaan jika penurunan itu memang merupakan inisiatif dari dewan. Pasalnya, pemkot sudah mengakui hal tersebut bahwa pihaknya tak pernah mengusulkan hal itu. 

Menurut pihak NU, dengan bersandar pada koridor moral, diharapkan pengambilan keputusan itu bisa tepat. Sampai saat ini pembahasan Perda Pajak Daerah masih belum jelas kapan terselesaikan. Isu terkini menyebut pembahasan Perda Pajak Daerah macet di pasal pajak hiburan karena memang ada rencana menurunkan besarannya. 

Ketua PC NU Surabaya Kyai Achmad Muhibbin Zuhri menegaskan, pembahasan Perda Pajak utamanya pajak hiburan harus tetap komprehensif dengan memperhatikan potensi-potensi dekadensi moral masyarakat. NU, menurutnya, masih tetap berpandangan penurunan pajak hiburan bakal memerbesar kesempatan masyarakat untuk mendatangi tempat hiburan yang rentan maksiat. 

“Jika pajak hiburan diturunkan, maka otomatis akan menaikkan daya jangkau masyarakat untuk menikmati tempat hiburan yang selama ini bukan rahasia umum memiliki aspek kemaksiatan baik prostitusi, minuman keras maupun perjudian,” ujarnya. 

Kyai Muhibbin juga mengingatkan besarnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) tidak akan pernah seimbang dengan potensi kerusakan moral jika pajak hiburan diturunkan. Semakin terbukanya tempat-tempat dengan aspek maksiat, lanjutnya, semakin menambah ruang bagi masuknya pengaruh negative ke masyarakat utamanya generasi muda. 

“Sekarang saja kita cukup kualahan dengan semakin terbukanya arus informasi yang berdampak negatif bagi pembangunan moral generasi muda, apalagi ditambah dengan semakin murahnya tempat-tempat maksiat. Bagaimana nasib generasi mendatang?” kata Muhibbin. 

Menurutnya, sejauh ini sudah ada komunikasi informal dari NU dengan legislatif yang memiliki kedekatan organisasi ataupun individual. NU, lanjut Muhibbin sudah menyuarakan kekhawatiran semakin besarnya dekadensi moral apabila tempat-tempat maksiat semakin terjangkau oleh masyarakat. (windhi/by)