Dewan Tak Harapkan Mobil Dinas Tapi Minta Tunjangan Transportasi

Selasa, 25 Jul 2017 | 15.00 WIB

Dewan Tak Harapkan Mobil Dinas Tapi Minta Tunjangan Transportasi

Ilustrasi mobil dinas Pemkot Surabaya (Centroone)


Centroone.com - DPRD Surabaya akan segera mewujudkan aturan tentang tunjangan transportasi. Hal ini tentu saja dibarengi dengan pembentukan Panitia Khusus Raperda tersebut.

Dalam hal ini, tunjangan transportasi adalah sebagai pengganti pinjam pakai mobil dinas yang kita sudah dilarang melalui  Permendagri. M Machmud sebagai ketua Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya mengatakan, soal nilai tunjangan transportasi tentu akan mengacu pada PP 18/2017 tentang Transportasi.

“Soal biaya pengganti mobil dinas, semua sudah ada rumusnya. Secara prinsip, tidak boleh lebih dari nilai tunjangan DPRD Provinsi, yang sampai sekarang kami belum tau. Sesuai info yang saya dapat, di Permendagri itu tidak lebih dari Rp13,5 juta,” ungkapnya. 

Sementara menurut Sugito, anggota BPP, jika mengacu aturan yang ada, maka tunjangan transportasi DPRD Kabupaten/Kota tentu harus di bawah DPRD Provinsi. . Di perda itu hanya mengatur rumusnya, selanjutnya menjadi tugas kepala daerah untuk merumuskan nilainya berdasarkan hasil appraisal.

M Mahmud menambahkan, Kota Surabaya mempunyai kemampuan pendapatannya sebesar Rp8 trilun, ini termasuk tinggi. Karena itu, kalau tinggi, nilai tunjangan maksimal tujuh kali dari nilai tunjangan representasi ketua DPRD. Sementara nilai tunjangan representasi ketua DPRD itu akan ditentukan oleh menteri keuangan.

Menurut Machmud, aturan nilai itu termasuk tunjangan untuk semua pimpinan alat kelengkapan dewan, misalnya ketua komisi itu 7,5 persen, wakil ketua lima persen, sekretaris empat persen dan anggota tiga persen dari tunjungan jabatan ketua DPRD.

Namun mantan Ketua DPRD Surabaya ini berharap agar selisihnya tidak terlalu besar dengan DPRD Provinsi. “Kalau menurut saya, tidak bisa lebih dari Rp13,5 juta, tetapi harapan kami bisa mencapai Rp13 jutaan lah,” harap Machmud. (windhi/by)