Pembahasan Pasar Grosir Tak Dihadiri Dinas Perdagangan

Senin, 29 Mei 2017 | 22.00 WIB

Pembahasan Pasar Grosir Tak Dihadiri Dinas Perdagangan

Hearing di Komisi B yang batal digelar karena tak dihadiri Dinas Perdagangan (Centroone/windhi)


Centroone.com - Sidang dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (29/5/2017), sedianya membahas masalah pasar grosir. Sayangnya rapat itu tidak dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih dan tanpa ada alasan yang jelas. 

Atas hal itu, Komisi B sangat kecewa. Sebab ketidakhadiran tersebut tanpa memberikan konfirmasi jelas. Padahal undangannya sudah dikirim sejak minggu lalu.

"Sangat kecewa (Arini tidak datang). Kalau mau memermainkan dewan seperti ini, kami juga bisa memermainkan pemkot. Tapi nanti dipanggil lagi lah, untuk melihat tingkat kepatuhannya," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansur.

Padahal, ketika dengar pendapat pasar grosir sebelumnya, Arini sempat berkomitmen untuk hadir dalam setiap hearing. "Buktinya, pada hari ini tidak datang lagi. Sebenarnya, apapun alasannya bisa kami terima, tapi sekarang tidak hadir tanpa konfirmasi," tegasnya.

Mazlan menjelaskan, sejatinya hari ini mengundang empat dinas terkait pasar grosir ilegal, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dan Satpol PP Surabaya. Dari empat dinas yang diundang itu, hanya satu yang tidak datang, yaitu Dinas Perdagangan.

"Ini mungkin bentuk ketakutan dari Dinas Perdagangan, sehingga  tidak hadir tanpa konfirmasi. Mungkin takut karena tidak siap dengan berbagai jawaban. Hal semacam ini tidak patut dilakukan oleh Dinas Perdagangan," kata dia.

Menurut Mazlan, sikap tegas dari Dinas Perdagangan sudah ditunggu banyak pihak, terutama para pedagang Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) yang mengadukan adanya pasar yang menjual secara grosir di Tanjungsari dan Dupak, namun dibiarkan.

Hari ini direncanakan, Komisi B akan menagih ketegasan Dinas Perdagangan setelah adanya surat peringatan atas pelanggaran itu. "Padahal, yang kami tahu surat peringatan pertama (SP 1) yang dikeluarkan itu waktunya 14 hari, dan sampai hari ini sudah lebih, harusnya sudah ada tindaklanjutnya," ujarnya.

Komisi B juga ingin mempertanyakan sikap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang mengeluarkan surat izin pada Pasar Tanjungsari. Padahal, di kawasan tersebut bukan kawasan untuk perdagangan, sehingga tidak boleh ada pembangunan pasar. Faktanya dua pasar di Tanjungsari mendapat izin, sedangkan satu calon pasar ditolak oleh Arini dengan alasan tidak sesuai zona peruntukannya. "Kelihatannya ada hal-hal yang dipaksakan dalam surat itu," kata dia. (windhi/by)