Rugikan Warga Miskin, Perwali SKM Harus Dievaluasi

Jumat, 28 Apr 2017 | 21.38 WIB

Rugikan Warga Miskin, Perwali SKM Harus Dievaluasi

Balai Kota Surabaya (Centroone)


Centroone.com - Singkatnya masa berlaku surat keterangan miskin (SKM) yang dipegang warga, justru sangat menyulitkan warga tersebut. Dalam hal ini, SKM digunakan untuk berobat, sebagai pengganti warga miskin yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun kartu BPJS Kesehatan.

Untuk itulah, DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya untuk memerbaiki SKM. Pasalnya, semangat awal SKM itu memang untuk membantu warga miskin dalam memeroleh haknya atas pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan ini.

Saat menggunakan SKM untuk pelayanan kesehatan, ternyata banyak warga miskin yang terbebani dengan biaya berobat di rumah sakit. Sebab, SKM itu hanya berlaku dua bulan, dan jika masa berlakunya habis sementara warga menggunakannya untuk berobat, maka SKM tak berlaku dan warga miskin itu bisa dikategorikan pasien umum. Kalau pasien umum, tentu dalam pelayanan kesehatan harus membayar.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, meski sudah memegang SKM, banyak pasien miskin akhirnya mengeluarkan dana tidak sedikit untuk biaya di rumah sakit. “Tidak semua warga miskin paham jika SKM itu memiliki masa berlaku hanya dua bulan. Pasien juga tak tahu sampai kapan dia harus menjalani perawatan atas penyakitnya, terkadang ada yang dirawat dalam kondisi masa berlaku SKM yang mati, ini harus bayar,” tandas Agustin.

Dia mencontohkan seorang warga Kelurahan Mojo yang meninggal di rumah sakit. "Saat urus kematian dan biaya perawatan di RS Soewandhie, SKM habis di tengah jalan. Akibatnya, warga ini harus menanggung biaya hanya untuk mengeluarkan jenazah dan mengurus biaya perawatan. Sebab, saat masuk menggunakan fasiltas SKM, namun akhirnya masa berlakunya habis,” cerita Agustin.

Agustin juga menyesalkan lamanya masa pengurusan SKM tersebut. Pengurusannya memakan waktu berhari-hari. Di Surabaya ada Perwali 53/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin untuk Pelayanan Bidang Kesehatan. Masa berlaku SKM adalah sampai dengan yang bersangkutan terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI), dan paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal SKM diterbitkan.

SKM ini berlaku termasuk bagi mereka yang menunggak iuran BPJS mandiri karena miskin. Juga diperuntukkan bagi para kader posyandu dan para kader sosial di Surabaya. Target dari pemberlakuan Perwali itu adalah sebanyak 300.000 warga miskin di Surabaya. Sejak Perwali diterbitkan hingga saat ini baru sekitar 260.000 warga yang tercover SKM. Namun, masih banyak warga yang belum tercover di Perwali ini.

Untuk itu, Komisi D menawarkan agar Perwali itu di evaluasi. Dua poin yang perlu dievaluasi karena dinilai memersulit masyarakat menerima pelayanan. Dua poin tersebut yakni masa berlaku SKM dan waktu pengurusan SKM. (windhi/by)