Batasan Kawasan Lindung Masih Samar, Aset Pemkot Hilang

Senin, 20 Mar 2017 | 23.00 WIB

Batasan Kawasan Lindung Masih Samar, Aset Pemkot Hilang

Kawasan Pantai Timur Surabaya (windhi/Centroone)


Centroone.com - Rencana penertiban bangunan yang berada di kawasan lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) terus dikoordinasikan antara eksekutif dan legislatif. Kemarin, rapat dengar pendapat masalah tersebut digelar di Komisi C DPRD Surabaya dengan menghadirkan Bappeko, Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Camat Gunung Anyar, Camat Rungkut, Camat Sukolilo, Camat Mulyorejo, Lurah Gunung Anyar Tambak, Lurah Medokan Ayu, Lurah Mulyorejo, Lurah Keputih, Lurah Dukuh Sutorejo, Lurah Kalisari serta Lurah Kejawan Putih Tambak.

Pada kesempatan itu, Camat Gunung Anyar Dewanto menjelaskan jika data bangunan dan penghuni di kawasan Lindung tersebut pasti diketahui lurah setempat. Namun lurah tentu tak paham batasan pasti yang mana masuk kawasan lindung dan yang tidak. “Di kawasan itu juga ada bangunan yang lebih dulu berdiri sebelum ada penetapan kawasan itu jadi kawasan lindung. Ini nanti yang bakal jadi kendala di lapangan saat ada penertiban,” tukas Dewanto.

Untuk itulah, pasca penetapan kawasan lindung itu, pihak Kecamatan Gunung Anyar, berjanji akan lebih teliti dan tak akan mengeluarkan izin pembangunan apapun yang masuk kawasan lindung. Bahkan pihak kecamatan meminta pentunjuk resmi dari Bagian Hukum Kota Surabaya.

Sementara perwakilan Bappeko Surabaya menegaskan bahwa pemkot selama ini sudah pernah melakukan pemasangan patok sebagai tanda atau batas kawasan lindung dan tidak. Sayangnya, pemasangan patok yang dilakukan Bappeko itu dinilai keliru oleh dewan.

Menurut Ahmad Suyanto, penggunaan anggaran untuk memasang patok itu bukan tupoksi Bappeko. “Hati-hati, itu bisa jadi temuan BPK terkait penggunaan anggarannya. Pematokan batas wilayah itu hanya bisa dilakukan oleh dinas teknis, bukan Bappeko,” ujar Suyanto.

Dari hearing itu juga terungkap jika ada lurah yang tak tahu apa-apa namun mau menandatangani proses jual beli lahan yang masuk kawasan konservasi atau kawasan lindung. Jual beli itu ada yang dilakukan perseorangan dan ada yang dilakukan pengembang.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Saifudin Zuhri meminta kepada aparat ujung tombak Pemkot Surabyaa (Camat dan Lurah) untuk segera melaporkan ke pemkot terkait kejelasan batas wilayah kawasan lindung dan yang tidak. Tujuannya agar dapat diperoleh kepastian tentang batasan wilayah tersebut. (windhi/by)