KPK Turun Tangan Dalami Kasus YKP

Senin, 20 Mar 2017 | 21.00 WIB

KPK Turun Tangan Dalami Kasus YKP

Komisi Pemberantasan Korupsi (dokCentroone)


Centroone.com - Kasus dugaan penyimpangan aset Pemkot Surabaya di YKP KMS yang sudah memiliki anak usaha PT Yekape, kabarnya mulai didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasinya, sudah sejak seminggu komisi antirasuah ini mengubek-ubek Surabaya.

Dugaan kasus yang tak pernah terungkap selama 15 tahun itu, jadi daya tarik KPK lantaran banyak melibatkan pejabat lama, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Kabarnya berbagai pakar dan ahli banyak yang tak paham dengan kasus tersebut. Namun ada beberapa sumber yang identitasnya masih dirahasiakan, ditemui langsung oleh KPK.

Dari sumber tersebut, KPK bidang penindakan ini banyak mendapat data. Yang jelas, data itu terkait sejak YKP berdiri pada 1954, lalu diubah nama pada 1970-an, saat memiliki anak usaha pada 1990-an hingga saat ini sampai PT Yekape memiliki usaha sendiri.

“Saya selama 5,3 jam dimintai keterangan oleh penyidik bidang penindakan. Awalnya, kasus ini didalami di bidang pencegahan, namun karena melihat kasus ini besar dan banyak melibatkan orang, lalu ditangani bidang penindakan,” ujar sumber tersebut.

Informasi yang menarik adalah saat ada tujuh rekomendasi yang dikeluarkan Hak Angket DPRD Kota Surabaya periode lalu. Sayangnya, tujuh rekomendasi itu tak pernah dijalankan pemkot untuk menghentikan YKP. Namun ada kabar jika ada salah satu klausul yang direvisi wakil rakyat periode berikutnya sehingga hal itu sangat menguntungkan PT Yekape. Kabarnya, masalah ini juga didalami KPK.

Bachtiar Baluk dari Komite Penyelamatan Aset Daerah (KoPAD) mengaku mendapat kabar tersebut. “Saya dengar, KPK memang turun ke Surabaya untuk mendalami kasus tersebut. Kasus itu memang sudah 15 tahun tak bisa terungkap,” kata dia.

Masalah YKP ini sudah berkali-kali dilaporkan ke penegak hukum, namun kasusnya selalu menggantung. Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah pernah melaporkannya ke KPK, tapi tetap saja tak jalan. Ini lantaran tak adanya alat bukti yang cukup bagi KPK untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Semoga dengan turunnya KPK ke Surabaya untuk mengungkap dugaan kasus itu, bisa terlaksana. Apalagi dari beberapa sumber, kabarnya, KPK sudah memiliki banyak bukti berupa legal standing yang kuat. (windhi/by)