Kasus Penyimpangan Yekape Dilaporkan Ke Polda Jatim

Kamis, 23 Feb 2017 | 01.00 WIB

Kasus Penyimpangan Yekape Dilaporkan Ke Polda Jatim

Miko Saleh didampingi Darmantoko. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Lembaga antikorupsi Jatim khususnya East Java Corruption and Judicial Watch Organisation (ECJWO) bersama LSM di Jatim melaporkan kasus dugaan korupsi ke Polda Jatim. Hal itu terkait dugaan mega korupsi yang dilakukan oleh oknum di Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya (YKP KMS), kini jadi PT Yekape Surabaya.

Selama ini persoalan YKP yang tak terurai bak benang kusut yang tak berujung, sangat menyita perhatian. Setelah dilakukan telaah oleh EJCWO dengan kajian mendalam, ditemukan ada dugaan tindak pidana korupsi oleh Yekape Surabaya. “Keberadaan pengurus itu sampai sekarang berlindung dibalik SK Wali Kota yang sudah tak berlaku, tapi tetap meneruskan kegiatannya menjalankan yayasan yang saat ini sudah menjadi PT Yekape Surabaya,” jelas Miko Saleh SH, ketua ECJWO.

Lebih lanjut dijelaskannya, dulu SK Wali Kota Sunarto Sumoprawiro adalah tentang Dewan Pengurus YKP KMS. Padahal, kata dia, pada 13 Desember 2000, seiring berlakunya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 48 huruf a menyebutkan tentang larangan kepala daerah menjadi pengurus yayasan. Untuk itulah, Sunarto memilih mundur dari YKP dan pada 14 Januari 2002, karena sakit dan dianggap tak cakap dalam menjalankan tugasnya, Sunarto diberhentikan sebagai wali kota.

“Itukan sudah jelas jika SK yang dikeluarkan Sunarto seharusnya berlaku tentang mundurnya dari Dewan Pengurus YKP. Tapi SK itu selalu dipakai hingga beridirilah Yepake Surabaya. Padahal dengan SK tentang mundur itu sudah jelas jika yayasan itu seharusnya sudah tutup. Secara yuridis formal atau legal standingnya sudah cacat hukum. Namun dari pihak-pihak tertentu memanfaatkan hal itu dengan cara melahirkan Yekape Surabaya. Kita pertanyakan aset negara sejumlah 2.500 hektare di 12 wilayah kelurahan di Surabaya, dengan estimasi 1.500 per meter persegi saja nilainya sudah mencapai Rp40 triliun lebih,” beber Miko Saleh didampingi Ketua Forum Penabung YKP Darmantoko.

Yang disayangkan, lanjut Miko, dari aset seluas 2.500 hektare milik negara itu, justru dimanfaatkan Yekape hingga beralih ke pihak ketiga. Jadi kerugian negara ini sangat luar biasa. Yang diinginkan adalah aset itu tetap kembali ke Pemkot Surabaya untuk kesejahteraan warga Surabaya, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan.

Sementara Darmantoko menegaskan, warga yang membeli rumah di YKP KMS itu sebanyak 35.000 kepala keluarga. Bahkan karena itu tanah negara, maka tak satupun warga yang bisa mengantongi sertifikat hak milik atas tanahnya.

Dia berharap, dengan laporan pidana ini, semoga kasus Yekape segera terbongkar. Sebab, sudah beberapa kali masalah itu dipersoalkan, tetap saja tak berujung. Bahkan di DPRD Surabaya, hal itu sudah dibahas di Panitia Hak Angket, tapi tetap saja tak ada hasilnya. Yekape tetap terus berkibar tanpa ada yang memersoalkan kesalahannya. (windhi/by)