Hilangkan Kawasan Kumuh Dengan Perda Hunian Berimbang

Jumat, 17 Feb 2017 | 06.00 WIB

Hilangkan Kawasan Kumuh Dengan Perda Hunian Berimbang

Warga kawasan Dupak Surabaya (Centroone)


Centroone.com - Pihak DPRD Surabaya akan berusaha membuat aturan kota agar kalangan pengembang perumahan menyediakan hunian layak bagi warga. Tentunya, hunian tersebut diperuntukan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dalam waktu dekat, wakil rakyat bakal merumuskan atau membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bakal mengatur kewajiban pengembang tersebut. Saat ini, Komisi B DPRD Surabaya menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Berimbang.

Semangat pembuatan perda ini, untuk mengurangi kesenjangan antara perumahan elit dengan hunian di sekitarnya yang kebanyakan pemukiman sederhana. Bahkan tidak sedikit merupakan kawasan kumuh.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat mengungkapkan, selama ini para pengembang lebih berorientasi membangun perumahan mewah. Melalui Raperda Hunian Berimbang, jelasnya, diharapkan para pengembang bertanggung jawab menyediakan hunian layak bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Selama ini terlalu njomplang antara yang kaya dan yang miskin. Tujuan Raperda ini supaya ada perimbangan," kata Edi Rachmat.

Melalui perda ini, pihaknya berkeinginan, nantinya masyarakat miskin difasilitasi hunian yang layak. Bisa berupa rumah susun (rusun) atau rumah sederhana, seperti perumnas. "Menurut saya, harusnya sekitar 30 persen yang bisa diperuntukkan bagi masyarakat," kata politisi Partai Hanura ini.

Dia mengakui, penataan hunian bagi masyarakat menengah ke bawah di lingkungan yang harga tanahnya tinggi, memang memiliki kesulitan tersendiri. Tapi, tambah dia, pengembang tetap mempunyai kewajiban untuk menyiapkan hunian bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. "Kalau harga jual di sekitar kawasan itu mahal, kan bisa dibangun di tempat lain," ujarnya.

Selama ini Pemkot Surabaya telah berupaya meningkatkan kualitas pemukiman warga melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Dengan konsep gotong royong, masyarakat bisa turut memperbaiki rumah kumuh yang ada di lingkungannya.

Pemkot Surabaya menargetkan, pada 2021 mendatang Kota Pahlawan terbebas dari rumah kumuh. Pada 2017 ini, pemkot akan memperbaiki sekitar 1.000 unit rumah kumuh. Kalau sebelumnya per unit rumah dana perbaikan hanya Rp25 juta, pada 2017 Pemkot Surabaya menaikkannya sesuai klasifikasi kondisi rumah. Klasifikasinya ada yang berat, sedang atau menengah. Kalau berat bisa lebih dari Rp200 juta. (windhi/by)


...
0




There are 0 comments in this current article