HRWG Kecam Pemukulan Wartawan Pada Aksi 112

Minggu, 12 Feb 2017 | 08.00 WIB

HRWG Kecam Pemukulan Wartawan Pada Aksi 112

ilustrasii (IST)


Centroone.com - Pelaksanaan Aksi 112 ternoda oleh insiden pemukulan terhadap sejumlah jurnalis yang melakukan peliputan di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2), yang menjadi pusat aksi 112.  Wartawan Metro TV, yang juga Wartawati senior Desi 'Bo' Fitriani mengalami luka di bagian kepala akibat dipukul dan dihantam kayu pada bagian kepala.Sementara itu, Ucha, kameramen yang menemani Desi bertugas juga mendapatkan pukulan  tangan kosong dan tendangan di kaki.

Insiden ini, sangat disesalkan oleh banyak pihak. Apalagi jurnalis adalah komponen penting demokrasi dan perlindungan HAM, sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak. Harus diakui bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat ketidaksukaan terhadap pemberitaan media dengan alasan yang beragam, namun menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas mengancam pilar demokrasi. Penghalangan terhadap jurnalis juga menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi atau suatu peristiwa.

" Semua pihak harus menghargai dan menghormati pemberitaan media sebagai bagian dari iklim demokratis, karena bila tidak setuju dengan konten atau materi pemberitaan, setiap orang diberikan hak untuk melangkah prosedur yang telah disediakan, seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi, hingga melalui Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Prosedur ini yang seharusnya digunakan oleh setiap pihak untuk mengeluh atas apa yang diberita oleh media massa dan tidak memilih cara penyelesaian sendiri, apalagi dengan kekerasan. " tutur Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (Human Rights Working Group) dalam rilis yang diterima Centroone.com.

HRWG juga menegaskan intimidasi apapun terhadap media, terutama jurnalis yang sedang bekerja mengumpulkan informasi, merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers yang dilindungi UU. Bahkan, di dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dimungkinkan adanya sanksi atas tindakan penghalangan atau penghambatan aktifitas tersebut.

HRWG berharap negara – melalui perangkat penegakan hukum – harus memastikan setiap awak media di lapangan dapat bekerja secara aman, tanpa ada kekerasan dari pihak manapun, sebagai bagian dari hak yang dijamin melalui Konstitusi dan  undang-undang.  by