Kasus Dugaan Korupsi PT Pos Dilaporkan MAKI Ke Kejagung

Senin, 11 Des 2017 | 13.00 WIB

Kasus Dugaan Korupsi PT Pos Dilaporkan MAKI Ke Kejagung

logo PT Pos Indonesia (Ist)



Centroone.com - Kasus dugaan korupsi di PT Pos Indonesia, direspon Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Lembaga swadaya masyarakat yang bermarkas di Jl Alun-Alun Utara 1 Surakarta ini bahkan mengirim surat ke Kejaksaan Agung RI bernomor 46-J/MAKI/XII/2017 tertanggal 8 Desember 2017. 

Surat yang dikirimkan MAKI itu tentang dugaan korupsi pemberian tantiem di PT Pos Indonesia dan penjualan saham PT Pos di Bank Mantap. Dengan surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI itu ditembuskan ke Jaksa Agung RI dan pimpinan KPK RI.

Surat yang ditandatangani Koordinator MAKI Boyamin Bin Saiman, menyodorkan data tentang laporannya tersebut. Dalam suratnya, MAKI menyinggung adanya Dugaan Penyimpangan Pemberian Dana Tantiem (bonus) kepada Direksi dan Komisaris PT Pos lndonesia tahun 2017, padahal perusahaan sedang merugi. Selain itu ada dugaan penjualan di bawah harga wajar, saham PT Pos di Bank Mantap.

Dalam suratnya, Boyamin menegaskan bahwa PT Pos Indonesia telah memberikan/membayarkan sejumlah uang sebesar Rp5.359.000.000 kepada Direksi dan Komisaris pada tahun 2017. “Padahal berdasar laporan keuangan di PT Pos Indonesia, sedang mengalami kerugian (merugi) pada tahun yang sama berdasar neraca pembukuan keuangan. Pemberian tantiem pada saat perusahaan merugi dapat dikategorikan merugikan Negara yang mengarah ke tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp5.359.000.000,” beber Boyamin dalam suratnya.

Lebih lanjut dijelaskan pula, bahwa terdapat dalil dari PT Pos pada tahun pemberian tantiem sedang untung Rp24 miliar. “Jika mengacu keuntungan hanya sebesar Rp24 miliar, maka pemberian tantiem tidak boleh sebesar Rp5.359.000.000. Semestinya tantiem hanya sebesar Rp1,2 miliar, sehingga selisihnya adalah kerugian Negara,” tegas dia. 

Kasus lainnya adalah terdapat upaya merekayasa pembukuan sehingga seakan-akan PT Pos mengalami keuntungan dengan cara penjualan asset berupa saham di Bank Mantap sebesar Rp324,61 miliar, dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp200 miliar dimasukkan sebagai pendapatan. Padahal semestinya seluruh penjualan asset saham tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan yang menjadikan keuntungan.

“Asset saham di Bank Mantap sebesar 20 persen telah dijual seharga Rp324,61 miliar adalah diduga terlalu murah sehingga merugikan perusahaan. Di sisi lain asset saham di Bank Mantap tersebut memberikan keuntungan sehingga tidak seharusnya dijual atau setidak-tidaknya penjualan asset saham diduga tidak berdasar kebutuhan, menyalahi peraturan atau setidak-tidaknya diduga terjadi penyimpangan karena tidak terdapat perencanaan yang matang dan benar. Penjualan asset saham diduga semata-mata untuk mendapatkan pendapatan/keuntungan guna menutup kerugian sehingga berhak tantiem,” ungkap Boyamin. 

Upaya MAKI ini karena pihaknya peduli terhadap perkara a quo, sebagai bentuk kontrol masyarakat guna mendapatkan pelayanan hukum secara benar dan adil demi tercapainya Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (windhi/by)