Putusan Tak Turun, Kuasa Hukum Ajukan Revisi UU MK

Selasa, 31 Jan 2017 | 23.21 WIB

Putusan Tak Turun, Kuasa Hukum Ajukan Revisi UU MK

Edward Dewaruci SH (WIndhi/Centroone)


Centroone.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sedih karena putusan gugatan para wali murid terhadap UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tak kunjung turun. Gugatan di MK itu terkait peralihan pengelolaan SMA/SMK yang semula ditangani kabupaten/kota, kini beralih ke provinsi. Tentu saja misi Pemkot Surabaya yang menggratiskan sekolah hingga 12 tahun terganjal. Padahal tak sedikit pelajar SMA/SMK asal warga miskin di Surabaya.

Salah satu kuasa hukum wali murid, Edward Dewaruci SH pun angkat bicara. Menurut pria yang akrab disapa Tetet ini, seharusnya DPR RI segera melakukan perubahan tentang UU Mahkamah Konstitusi yang belum mencantumkan aturan soal jangka waktu proses pemeriksaan dan putusan perkara.

“Kami akan mendesak DPR RI untuk segera melakukan perubahan UU MK terkait dengan kepastian jangka waktu pemeriksaan dan keputusan perkara. Tujuannya agar tidak satupun perkara yang bernasib sama dengan perkara yang sedang kami gugat,” jelas Tetet saat dikonfirmasi wartawan.

Terkait gugatannya, Tetet berharap agar MK segera mengeluarkan hasil keputusan sidang terkait perkara 31/PUU-XIV/2016, soal pengujian pasal 15 beserta lampiran huruf a, UU 23/2014, yang sidangnya sudah berakhir sejak 8 Juni 2016.

“Kami akan segera berkirim surat untuk yang ketiga kalinya, setelah surat kedua kami mendapatkan jawaban yang sama, yakni diminta untuk tetap menunggu,” tegas Tetet, mantan komisioner KPU Kota Surabaya ini.

Di awal 2017, tepatnya 1 Januari sejak diberlakukannya kewenangan Pemprov Jatim untuk mengelola SMA/SMK, tak sedikit wali murid di Kota Surabaya yang menjerit akibat besarnya iuran sekolah yang harus dibayarkan. Sebelumnya di Surabaya, tak ada biaya tersebut karena memang digratiskan.

Menanggapi fenomena ini, Tetet meminta suport dan doa dari seluruh wali murid se-Surabaya, agar upayanya medesak MK untuk segera mengeluarkan keputusan sidangnya berhasil.

“Kami tetap berupaya agar segera ada landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemkot Surabaya-red) untuk tetap bisa melindungi dan melayani siswa-siswi di Kota Surabaya agar mendapatkan jaminan pendidikan, karena merupakan hak konstitusi warga negara,” katanya.

Untuk diketahui, upaya gugatan ke MK ini berawal dari empat wali murid dari Surabaya yang secara resmi mengajukan permohonan uji materi UU 23/2014 ke MK yang telah diajukan 7 Maret 2016. (windhi/by)