Rampungkan Perda PSPD Untuk RAPBD 2017

Senin, 19 Sep 2016 | 22.00 WIB

Rampungkan Perda PSPD Untuk RAPBD 2017

Gedung DPRD Jatim (IST)


Centroone.com - DPRD Jatim akhirnya mensahkan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) menjadi Perda. Perda ini juga akan jadi pedoman pembahasan RAPBD 2017.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Bambang Juwono mengatakan, Perda PSPD merupakan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Sesuai pasal 124 (2) PP 18/2016, perda tentang organisasi perangkat daerah ini harus diselesaikan paling lambat 6 bulan setelah PP ini diundangkan, atau paling lambat Desember 2016. Namun hanya dalam kurun tiga bulan, pembahasannya sudah rampung.

"Syukurlah, Perda ini bisa menjadi pedoman dalam pembahasan RAPBD 2017," kata Bambang Juwono.

Perda ini butuh penyesuaian. Yakni pada ketentuan umum perlu menambahkan asas pembentukan perangkat daerah. Sementara pembentukan Biro Kerja Sama perlu ditinjau ulang karena bersifat adhock. Jumlah bidang pada Bappeda maksimal empat bidang.

Selain itu susunan organisasi Badan Penghubung agar dicantumkan, terdiri atas satu kepala setingkat administrator, satu subbag tata usaha, dan paling banyak tiga seksi.

Dengan Perda PSPD yang baru nanti, tambah dia, maka terdapat beberapa perubahan. Diantaranya Dinas PU Pengairan menjadi Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Nakertransduk menjadi Dinas Nakertrans, Dinas Pertanian menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan.

Sementara Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Lingkungan Hdup menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Ketahanan Pangan digabung dalam rumpun pertanian (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan).

Lainnya, Badan Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, Kantor Perwakilan menjadi Badan Penghubung serta Sekretariat Korpri dan Biro Kerja Sama tidak ada lagi.

"Secara keseluruhan, jumlah perangkat daerah hampir sama antara yang existing saat ini dibandingkan dengan raperda yang baru. Sedang Bakorwil ada wacana untuk menambah, dari empat bakorwil menjadi lima bakorwil, yakni Madura menjadi bakorwil tersendiri, dan menambah satu Bakorwil Jember," pungkasnya. (windhi/by)