Korban Penipuan CPNS Datangi Pemkot Surabaya

Rabu, 31 Ags 2016 | 17.31 WIB

Korban Penipuan CPNS Datangi Pemkot Surabaya

Kepala BKD Mia Santi Dewi saat menemui para korban penipuan CPNS (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Beberapa waktu lalu, Pemkot Surabaya mewanti-wanti kepada semua pihak agar berhati-hati terhadap bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen CPNS. Nyatanya, hal itu tetap saja terjadi, bahkan banyak pihak yang sudah menjadi korban penipuan tersebut.

Puluhan orang jadi korban penipuan tersebut. Rabu (31/8/2016) pagi, puluhan orang mendatangi Balai Kota Surabaya. Mereka mengaku dijanjikan bekerja di instansi-instansi Pemkot Surabaya oleh seseorang.

Diakui salah seorang korban, Benny Susilo, awalnya, lima bulan lalu dirinya berkenalan dengan oknum bernama Anang Efendi. Anang mengaku bekerja di Pemprov Jatim dan menegaskan bisa memasukan seseorang menjadi PNS. Benny pun tergiur dengan cerita Anang yang mengaku sangat dekat dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Dari aksi itu, Anang memungut biaya administrasi untuk penerimaan CPNS di lingkup pemkot. Sejak awal, Benny tak curiga karena Anang menunjukkan dua lembar surat yang belakangan dipastikan palsu. Dalam surat tersebut, sejumlah nama dicatut, antara lain Wali Kota Tri Rismaharini, Ketua DPRD Surabaya Armuji, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan, dan Sofyan Djalil (tertulis sebagai staf Kementerian Dalam Negeri).

Benny melanjutkan, korban yang telah tertipu dan menyetorkan uang sekitar 50 orang, terdiri dari keluarga, teman, kerabat dan tetangganya. “Kisaran nominal yang disetorkan beragam, mulai Rp1,5 juta hingga Rp16 juta. Bahkan diketahui ada korban yang dipungut hingga Rp35 juta,” ujar pensiunan RSU dr Soetomo ini.

Para korban penipuan ini diberi surat palsu yang intinya mewajibkan datang ke Balai Kota pada 31 Agustus dengan agenda pengarahan oleh wali kota. Namun, puluhan orang yang sudah berpakaian rapi hitam-putih harus menelan pil pahit setelah mengetahui di Balai Kota tidak ada agenda tersebut.

Rombongan para korban itu akhirnya ditemui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya Mia Santi Dewi. Mia menjelaskan bahwa sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015, bahwa sejak 2015 sampai sekarang, Pemkot Surabaya tidak melakukan penerimaan CPNS.

“Kalau ada penerimaan CPNS, pasti akan diumumkan melalui media massa dan website resmi www.surabaya.go.id,” katanya.

Di samping itu, Mia menambahkan, penerimaan CPNS di lingkup Pemkot Surabaya tidak pernah memungut biaya alias gratis. “Jadi kalau ada permintaan uang, sudah pasti itu adalah penipuan,” imbuh Mia yang menyarankan para korban untuk segera melapor ke pihak berwajib.

Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menyayangkan masih ada warga yang tertipu ulah oknum. Menurut dia, hal itu tidak perlu terjadi seandainya warga mau lebih aktif melakukan konfirmasi ke Pemkot Surabaya.

Terkait surat palsu yang dipakai oknum, Fikser mengatakan ada banyak kejanggalan. Surat-surat tersebut tidak sesuai pakem tata naskah dinas. Misalnya, jabatan wali kota tertulis “Wali Kota Pemerintah Kota Surabaya”. Nomor induk pegawai (NIP) juga tidak sesuai.

Sedangkan pada surat berlogo burung Garuda, oknum mencantumkan nama Ketua DPRD Armuji, Wali Kota Tri Rismaharini dan Staf Kementerian Dalam Negeri Sofyan Jalil lengkap dengan tanda tangan dan stempel palsu. “Di sini tertulis IR Ibu Tri Rismaharini. Ini kan sudah tidak benar,” urai mantan Camat Sukolilo ini.

Fikser berharap masyarakat dapat lebih jeli mencermati surat-surat yang mengatasnamakan pemerintah. “Kroscek ke dinas terkait itu sangat diperlukan agar warga tidak terjebak dengan upaya penipuan,” ucapnya.
Lebih lanjut, kejadian ini langsung direspon pemkot dengan menerbitkan surat edaran yang ditanda tangani Sekda Surabaya. Surat tersebut disebarluaskan ke seluruh dinas untuk mencegah kejadian serupa tak terulang.

Ditanya apakah pemkot akan melaporkan kasus pemalsuan surat ini ke pihak berwajib? Fikser menjawab pihak pemkot masih mengkoordinasikan secara internal dengan dinas terkait. “Ini kita masih koordinasi apa langkah selanjutnya,” pungkas pejabat kelahiran Serui ini. (windhi/by)