Raperda Kawasan Tanpa Rokok Batal Dibahas

Rabu, 31 Ags 2016 | 07.00 WIB

Raperda Kawasan Tanpa Rokok Batal Dibahas

Gedung DPRD Surabaya (Centroone)


Centroone.com - Badan Musyawarah DPRD Surabaya akhirnya mengembalikan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ke Pemkot Surabaya. Keputusan itu setelah Pansus melaporkan hasil pembahasannya.

Wakil Ketua Pansus KTR M Arsyad mengungkapkan, alasan pengembalian itu karena perda sebelumnya, yakni Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, pelaksanaannya tak efektif. Namun, ironisnya kini justru membuat Raperda baru. “Kita belum menerima laporan tentang pelaksanaan Perda sebelumnya, sudah ada Raperda baru,” jelasnya, Selasa, (30/08/2016).

Sebelumnya Pansus sudah membahas masalah itu sehingga munculah keputusan pengembaliannya. Menurutnya, pada Perda KTR-KTM, di dalamnya tidak ada sanksi atau tindakan tegas kepada para pelanggar. “Di Banjarmasin dan Bali, penegakkan Perdanya tegas. Melanggar langsung ditindak,” terang Arsyad.

Perda KTR-KTM ini tidak efektif lantaran klausulnya tidak ada standar ukuran efektifitas Perda. Minimal dalam setahun ada laporan penegakkan Perda. Selama bertahun-tahun gak ada laporan itu.

Pengembalian Raperda ini sangat disayangkan karena untuk pembuatan Perda telah mengeluarkan anggaran cukup besar. Sekadar informasi, untuk pembuatan Perda, minimal butuh anggaran Rp50 juta-Rp100 juta.

Sementara, Dinas Kesehatan Kota Surabaya menepis penilaian bahwa pelaksanaan Perda KTR-KTM tak efektif. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan, pihaknya bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait telah melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada para pelanggar.

Dia mengakui, sanksi yang diberikan selama ini masih berupa peringatan maupun teguran. Namun, menurutnya sanksi tersebut cukup banyak dikenakan kepada pelanggar perda KTR-KTM. “Kita ada recordnya berapa banyak yang melanggar,” paparnya.

Febria menyatakan, pihaknya juga telah melaporkan kegiatan pengawasan hingga pengenaan sanksi kepada para pelanggar Perda KTR-KTM yang dilakukan bersama Satpol PP, Pemerhati Kesehatan dan LSM ke DPRD. Namun pihaknya tetap menerima sikap DPRD Surabaya tersebut dan akan mengajukannya lagi tahun depan. (windhi/by)