Hibah Usulan Dewan Banyak Yang Belum Diproses

Minggu, 31 Jul 2016 | 01.00 WIB

Hibah Usulan Dewan Banyak Yang Belum Diproses

Gedung DPRD Surabaya (IST)


Centroone.com- Hibah yang diajukan konstituen para anggota dewan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat saat reses, tak semuanya dikabulkan. Dari 369 pengajuan proposal, yang dibatalkan ada lima proposal, yang tidak diproses ada 54 permohonan dan belum bisa diproses ada 234 permohonan.
Padahal, anggota DPRD Surabaya sangat berharap proposal yang diajukan konstituennya, dikabulkan. Sebab hal itu sebagai bukti kepedulian anggota dewan kepada konstituennya dan sudah dijanjikan saat kampanye.

Dari total jumlah permohonan sebanyak 369 proposal itu ada di Dinas Pendidikan sebanyak 184 hibah, Dinas Sosial sebanyak 160 hibah, Dinas Koperasi dan UMKM ada 16 hibah, Bakesbangpol Linmas ada satu hibah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada tiga hibah, Dinas Kesehatan ada dua hibah, Badan Arsip dan Perpustakaan ada satu hibah, Dinas Tenaga Kerja ada satu hibah serta Bagian Pemerintahan dan Otoda ada satu hibah.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan SH, dari jumlah itu, yang masih diproses SK di Bagian Hukum (pembuatan SK dan penandatanganan wali kota) ada dua permohonan hibah yakni di Bakesbangpol Linmas dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yang belum pengajuan SK, jika berkas lengkap akan diajukan pembuatan SK ke Bagian Hukum, ada 74 permohonan hibah, yakni ada di Dinas Sosial (72 hibah), Dinas Kesehatan serta Badan Arsip dan Perpustakaan (masing-masing ada satu hibah).

Sementara yang batal karena usulan dibatalkan pemohon atau pihak anggota dewan pengusul ada di Dinas Pendidikan sebanyak satu hibah dan Dinas Sosial sebanyak empat hibah.

“Untuk yang tidak diproses karena yayasan yang SK Kemenkum Ham-nya kurang dari tiga tahun serta badan atau lembaganya bukan nirlaba ada 54 hibah. Itu terdiri dari Dinas Sosial sebanyak 35 hibah, Dinas Koperasi dan UMKM ada 16 hibah serta Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Pemerintahan dan Otoda masing-masing satu hibah,” beber Aden, sapaan akrab Darmawan.

Untuk 234 hibah yang tak diproses lantaran belum menyerahkan laporan keuangan, belum menyerahkan surat kuasa dari cabang kota ke ranting, IPT belum jadi, proposal kurang stempel, SK Kemenkum HAM belum tiga tahun serta belum diverifikasi ulang sesuai Permendagri 14/2016.

Dari hasil pertemuan dewan dengan pihak Pemkot Surabaya, maka langkah yang akan diambil adalah SKPD evaluator telah melakukan verifikasi ulang terhadap usulan hibah 2016, Bagian Hukum segera merevisi Perwali terkait hibah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri 14/2016. Selain itu, Bagian Organisasi dan Tata Laksana akan menyusun kajian untuk menentukan SKPD yang mengesahkan badan atau lembaga. (windhi/by)