Wiranto Kembali ke Kabinet, Presiden Jokowi Banjir Kritikan

Kamis, 28 Jul 2016 | 08.00 WIB

Wiranto Kembali ke Kabinet, Presiden Jokowi Banjir Kritikan

Menkopolhukam Wiranto (Dok Centroone)


Centroone.com - Presiden Joko Widodo, Rabu, (27/07/2016) kembali melakukan perubahan atau reshuffle dalam jajaran kabinet.  Dalam reshuflle kali ini, total ada 12 Menteri baru dan juga 1 pejabat setingkat menteri yang dilantik. 

Sejumlah nama lama dan baru muncul dalam reshuffle.  Salah satu yang menarik adalah munculnya sosok Ketua Umum Hanura, Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut B Pandjaitan, yang ditugaskan menjadi Menteri Kemaritiman.

Kembalinya Wiranto ke kabinet sontak langsung memicu kritikan dan kecaman.  Kalangan aktivis 1998 menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menunjukkan, pascareformasi Indonesia justru kian tak lepas dari pengaruh rezim Orde Baru.  Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan, ada rangkap jabatan menko polhukam. Sebab, hingga kini mantan ajudan presiden kedua RI Soeharto itu masih menjabat sebagai ketua umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (Hanura).

"Pernyataan Presiden Joko Widodo di tahun 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto," kata Haris Azhar, Rabu (27/7).

Haris memaparkan, nama Wiranto juga disebutkan dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Disebutkan, “Wiranto gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku.”

Haris juga menyebutkan sosok Wiranto dinilai bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM. Misalnya, Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I & II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, Biak Berdarah, serta Peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli (Kudatuli).

Sementara itu pengamat politik LIPI, Siti Zuhro turut melontarkan pernyataan yang sama terkait posisi Wiranto sebagai ketum Hanura.  “Menetapkan orang yang sungguh-sungguh tidak ada tarikan politiknya, ini Pak Jokowi (seakan) menarik janjinya sendiri. Merekrut orang yang sedang menjabat sebagai ketum,” kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat , Rabu (27/7/2016). bbs