Proyek Underpass Masih Terganjal Banyak Kendala

Senin, 27 Jun 2016 | 08.00 WIB

Proyek Underpass Masih Terganjal Banyak Kendala

Walikota Tri Rismaharini saat meresmikan proyek Underpass (Centroone/Windhi)


Centroone.com - Sejak peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan bawah tanah (underpass) dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 25 September 2015, sampai saat ini tak ada perkembangannya. Proyek di kawasan Bundaran Satelit bahkan sudah  ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak pengembang selaku penyendang dana, awal Juni 2016.

Menurut anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey, belum terlaksananya pembangunan underpass itu karena masih ada persoalan terkait DED (Detail Engeneering Design). Berdasarkan keterangan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, saat kalangan dewan melakukan konsultasi pada medio Mei 2016, DED yang dibuat pemekot kurang mendapat respon karena tak melibatkan pemerintah pusat.

Pasalnya di kawasan itu ada exit tol dan seharusnya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat lebih dulu. Dia menambahkan, jika tak ada komunikasi dengan pemerintah pusat, pembangunan underpass yang tujuannnya untuk mengurai kepadatan lalu lintas, justru menambah kemacetan.

Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, DED underpass sebenarnya telah dibuat pemkot, namun DED tersebut dikembalikan ke pemkot karena tak melibatkan pemerintah pusat. Seharusnya terkait pembangunan itu, pemkot dan pusat harus duduk bersama. Dikhawatirkan jika pembangunan itu dipaksa, karena terdapat exit tol akan mengakibatkan penumpukan kendaraan di area tersebut. Sebab akan ada antrian kendaraan di pintu keluar-masuk tol.

Selain itu, menurut anggota lainnya, Mochamad Machmud, macetnya proyek itu karena lahan yang dipergunakan pemkot untuk membangun underpass urusan administrasi hibahnya dengan pemerintah pusat belum selesai. Lahan yang terletak di Bundaran Satelit yang menghubungkan Jl Mayjend Sungkono dengan HR Muhammad adalah milik pemerintah pusat.

Machmud mengungkapkan, wali kota beberapa kali mengirim surat ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat terkait hibah aset. Meski sudah dibahas, namun informasi dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, pembahasannya belum tuntas.

Politisi Partai Demokrat ini berharap pembangunan underpass tersebut tidak semata-mata memberikan akses bagi pengembang sekitar, guna menghindarkan kemacetan bagi para penghuni di beberapa perumahan sekitar kawasan tersebut. Pasalnya di area Bundaran terdapat sejumah perumahan elit.

Bahkan Machmud mengatakan, dalam pembangunan underpass, kalangan dewan tak pernah diajak bicara. (windhi/by)