Dinilai Bentuk Kekerasan-Rendahkan Martabat, Komnas Ham Tolak Perppu Kebiri

Sabtu, 28 Mei 2016 | 05.00 WIB

Dinilai Bentuk Kekerasan-Rendahkan Martabat, Komnas Ham Tolak Perppu Kebiri

ilustrasi (dok Centroone)


Centroone.com - Setelah dinanti banyak pihak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau yang sering disebut sebagai Perppu Kebiri akhirnya diberlakukan. Perppu tersebut juga mengatur sanksi tambahan lain berupa pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan deteksi elektronik bagi pelaku.    

Namun meski dinanti banyak orang, nyatanya tidak semua pihak mendukung keberadaan Perppu itu.  Seperti yang dilontarkan Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga. Ia mengaku  tak setuju adanya sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Kebiri, menurut Sandra merupakan kekerasan dan menghilangkan hak reproduksi seseorang.  "Pada intinya kami setuju memerangi kejahatan seksual, tapi kebiri itu sudah bentuk kekerasan, kami tidak sependapat, karena tidak ada bukti akan menambah efek jera terhadap kejahatan," ujar Sandra baru-baru ini.

Hal serupa juga diungkapkan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis.   Menurut dia, kebiri merupakan jenis hukuman yang dapat dikategorikan merendahkan martabat manusia dan ada kecenderungan balas dendam. Sementara lanjutnya, tujuan penegakkan hukum itu adalah untuk mengembalikan orang yang berbuat jahat ke kondisi baik. Ia menuturkan, kebiri jenis hukuman merendahkan martabat manusia. "Jadi, hukuman boleh tetapi tidak merendahkan martabat manusia, karena manusia ciptaan Tuhan, tetapi bukan berarti kita ingin membebaskan pelaku, tetap harus dihukum," tegasnya

Sandra menambahkan pihaknya lebih setuju dengan sanksi diumumkannya identitas pelaku. Sanksi ini diyakini membuat malu pelaku. Konsekuensi logisnya, pelaku akan dijauhi masyarakat. "Mendukung publikasi nama itu perlu, supaya mereka keluar itu di sekitar itu tahu, ada penjahat seksual," ujar Sandra. Dirinya juga menegaskan saat ini untuk memerangi kejahatan seksual  pemerintah harus memberlakukan kontrol ketat tentang pornografi yang kini marak dan sangat mudah diunggah melalui internet. bbs