Kebiri Plus Hukuman Mati Serta Denda Miliaran Menanti Pelaku

Rabu, 25 Mei 2016 | 19.00 WIB

Kebiri Plus Hukuman Mati Serta Denda Miliaran Menanti Pelaku

ilustrasi (IST)


Centroone.com - Setelah dinanti banyak pihak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau yang sering disebut sebagai Perppu Kebiri akhirnya diberlakukan.

Perubahan pada Perppu tersebut ada pada 2 pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  yakni Pasal 81 dan Pasal 82. Selain itu ada penyisipan pasal di antara Pasal 81 dan Pasal 82, yakni Pasal 81 A, juga penambahan pasal di antara Pasal 82 dan Pasal 83, dengan Pasal 82 A.

Pasal 81 dan 82 memuat sanksi bagi siapa saja yang melakukan kekerasan seksual, termasuk perbuatan cabul atau melakukan persetubuhan paksa pada anak. Pasal 81 yang tadinya hanya memuat 2 pasal, kini membengkak jadi 9 Pasal. Pasal 82 yang tadinya hanya 1 pasal berubah menjadi 8 pasal.

Sanksi yang diubah adalah penambahan masa pidana penjara dari yang tadinya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun meningkat menjadi minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain sanksi masa pidana, denda  yang tadinya minimal Rp 60 juta dan maksimal Rp 300 juta dilipatgandakan menjadi maksimal Rp 5 miliar. Sanksi tersebut ditujukan bagi siapa saja pelaku kekerasan seksual pada anak.

Bila korban anak dalam kekerasan seksual itu sampai luka berat, menderita gangguan jiwa, terganggu atau hilang fungsi reproduksinya hingga meninggal dunia, maka sanksinya adalah pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Perppu mulai berlaku secara resmi setelah ditandatangani oleh presiden Joko Widodo pada Rabu (25/5/2016) Perppu tersebut, ditambahkan Presiden juga mengatur sanksi tambahan lain berupa pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan deteksi elektronik bagi pelaku.  

  "Tindakan berupa kebiri kimia dan alat deteksi elektronik. Penambahan pasal tersebut akan memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya dan menimbulkan efek jera ke pelaku," ujar Presiden saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta.  bbs